REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyetujui laporan tahunan PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2017 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tahun 2018. Dalam rapat itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menyetujui penambahan organisasi direksi, yaitu direktur pengembangan dan dukungan bisnis, serta penambahan satu komisaris.
Dewan Komisaris akan menunjuk salah satu direksi untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis. Sandiaga menyampaikan apresiasi atas capaian PT MRT Jakarta sampai saat ini. Ia juga memberi apresiasi pada kerja komisaris dan direksi yang sudah bekerja keras untuk memastikan pekerjaan sesuai target, jadwal, dan anggaran sehingga saat ini proyek MRT Jakarta dinilai memiliki kualitas yang prima.
Sandiaga berharap, apabila sudah dioperasikan pada Maret 2019, pekerjaan pembangunan tetap dilakukan dengan mengedepankan aspek keselamatan kerja. "Aspek keselamatan penumpang juga tetap menjadi prioritas," kata dia di Jakarta, Rabu (21/3).
Dalam laporannya, Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar menyampaikan, perkembangan pembangunan konstruksi MRT Jakarta fase 1 per 28 Februari sudah mencapai total 91,86 persen.
Angka itu termasuk perkembangan area depo dan stasiun bawah tanah. "Sedangkan untuk fase 2, kami rencanakan untuk groundbreaking pada Desember 2018, ujar William.
PT MRT juga membentuk Operation Readiness Working Group untuk mengidentifikasi, membahas, mengoordinasi, dan memberikan analisis terkait isu yang terjadi di lintas bidang. Kelompok ini dibuat untuk memastikan penyelesaian target konstruksi dan kesiapan operasi Maret 2019 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika