REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai, krisis air di Jakarta yang disebut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memang harus diantisipasi. Namun, pengendalian penggunaan air tanah harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

"Kita bicara tentang memenuhi kebutuhan warga Jakarta. Jadi kuncinya adalah bagaimana kebutuhan air itu terpenuhi di Jakarta," kata dia di Jakarta Barat, Rabu (21/3).

Menurutnya, penggunaan air tanah itu bisa dilakukan dengan cara yang tak merusak lingkungan hidup. Maka pengendalian penggunaan air tanah harus diimbangi dengan cara mengembalikan air setelah penggunaan ke tanah. Hal itu dinilai bisa mencegah berkurangnya air tanah secara signifikan.

Anies menilai, menanggulangi krisis air khususnya air tanah tidak bisa serta merta dilakukan penghentian secara total. Yang penting, kata dia, bagaimana menggunakan air tanah secara efisien dan selesai digunakan air itu bisa dikembalikan ke bumi dan harus ada proses pengolahannya.

"Sehingga kualitas air yang dikembalikan ke dalam tanah itu kualitas yang baik. Karena itu penting sekali bagi kita untuk membersihkan air, sesudah penggunaan dan mengembalikannya ke tanah, baik rumah tangga maupun perkantoran dan industri," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan air menjadi isu penting saat ini. Ia menyebut kebutuhan air khususnya di Jakarta jauh lebih banyak dari suplainya. Bambang bahkan menyebut sudah bisa dikatakan gawat.

"Orang masih mengira air tersedia di mana-mana dan suplainya banyak, padahal tidak. Di Jakarta misalnya, itu gawat sekali sekarang kebutuhan 28 kubik tapi suplainya hanya 18, jadi defisit," kata dia dalam pembukaan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (21/3).

Ikuti Whatsapp Channel Republika