REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Muradi menilai, gaya bahasa Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam menanggapi kritikan dari Amien Rais, tidak tepat. Menurutnya, hal itu dapat menimbulkan kesan tidak etis dan seolah-olah pemerintah anti kritikan.
"Kalau bahasanya 'saya akan bongkar ' itu bahasa yang tidak pas. Karena itu karakter gaya bahasa orde baru," ujar Muradi kepada Republika.co.id, Rabu (21/3).
Muradi memahami, mungkin Luhut sangat jengkel dengan apa yang dikatakan oleh Amien Rais. Sebab, Amien Rais terkesan menyerang, sehingga Luhut merasa perlu adanya ketegasan dalam menanggapi hal itu. Namun, yang disayangkan adalah penyampaian dengan gaya bahasa yang tidak tepat.
"Mungkin Pak Luhut menjadi jengkel betul, bahasa yang disampaikan seolah-olah arogansi. Saya kira pak luhut punya cara langkah untuk mengingatkan,cuma Pak Luhut itu kan tanda kutip bukan orang Jawa, jadi kulturnya berbeda," katanya.
Ia juga khawatir, tanggapan Luhut itu akan menjadi sebuah kebijakan pemerintah. Kesan anti-kritik akan menuai dari Pemerintah saat ini bila tanggapan kritikan disampaikan dengan gaya bahasa yang mengancam itu. Muradi menuturkan, akan lebih bijak bila Luhut menanggapinya dengan gaya bahasa yang lebih etis.
Muradi menambahkan, selain itu seharusnya, bila memang mengkritik Pemerintah, Amien disarankan untuk datang membawa data dan berdiskusi dengan Pemerintah. "Akan baik misalnya katakanlah Pak Luhut menanggapinya dengan seperti ini, 'Pak Amien terima kasih kritikkannya. Kami punya data bahwa pernyataan Pak Amin tidak betul. Kalau Pak Amien ingin data mari kita ketemu.' Nah, itu lebih bijak," ujarnya lagi.
(Baca juga: Luhut Ditantang Debat Terbuka dengan Amien Rais)
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan PAN, Amien Rais, kembali melontarkan kritik kepada pemerintah berkuasa saat ini. Amien mengatakan ada pembohongan dalam program bagi-bagi sertifikat tanah. Ia menegaskan, program bagi-bagi sertifikat tanah itu pengibulan karena ada 74 persen tanah di negeri ini dikuasai kelompok tertentu, pemerintah diam saja. Penguasaan tanah yang luar biasa luas itu seolah dibiarkan.
"Ini apa-apaan," kata Amien saat menjadi pembicara dalam diskusi "Bandung Informal Meeting" di Bandung, Ahad (18/3).
Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan menanggapi kritik itu dengan mengatakan program sertifikat tanah itu terus berjalan. Tidak benar jika dikatakan program sertifikat tanah itu membohongi, karena memang prosesnya lam dan panjang. Luhut meminta 'senior-senior' untuk tidak asal bunyi dalam berbicara.
"Dia kan 70 tahun, saya 71 tahun juga," kata Luhut.
Ia menegaskan pemerintah tidak antikritik, tetapi meminta agar kritik yang disampaikan kritik yang membangun. Luhut mengaku memiliki rekam jejak sosok yang disebutnya senior dan berusia 70 tahun itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
