REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai, kritik yang dilayangkan Amien Rais terhadap program sertifikasi tanah rakyat oleh pemerintah masih sangat wajar. Pemerintah tidak seharusnya mengkhawatirkan kritik tersebut secara berlebihan.
"Kalau ditanggapi dengan marah dan diiringi ancaman, orang bisa salah persepsi. Kenapa mesti marah dan mengancam? Jangan sampai orang justru menduga ada yang salah atau disembunyikan dibalik program itu," kata Saleh melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (20/3).
Saleh menuturkan, ketika ada kritik yang disampaikan seharusnya pemerintah bisa segera melakukan intropeksi karena bisa saja kritik yang disampaikan masyarakat ada benarnya. Jangan sampai pemerintah justru marah dengan kritik yang disampaikan.
Sebab di setiap penjuru negeri ini pasti ada juga masyarakat yang belum puas dengan performa pemerintah yang belum bisa mensejahterakan rakyat secara menyeluruh. Masih terdapat banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, dan mereka sulit mendapatkan pekerjaan bahkan tidak memiliki tanah sedikit pun.
Pemerintah harus mengakui bahwa kesenjangan masih cukup tinggi di Indonesia. Menurut Saleh, jika mau adil selain menunjukkan pembagian sertifikat tanah dimana-mana, mestinya pemerintah juga menunjukkan berapa banyak lagi warga negara yang tidak memiliki tanah.
"Kalau warga yang sudah punya tanah, lalu dikasih sertifikat, itu biasa saja. Memang itulah tugas pemerintah. Kan tidak mungkin pihak di luar pemerintah yang mendata dan membuat sertifikat," ujarnya.
Ketua Majelis Kehormatan PAN, Amien Rais, kembali melontarkan kritik kepada pemerintah berkuasa saat ini. Amien mengatakan ada pembohongan dalam program bagi-bagi sertifikat tanah. Ia menegaskan, program bagi-bagi sertifikat tanah itu pengibulan karena ada 74 persen tanah di negeri ini dikuasai kelompok tertentu, pemerintah diam saja. Penguasaan tanah yang luar biasa luas itu seolah dibiarkan.
"Ini apa-apaan," kata Amien saat menjadi pembicara dalam diskusi "Bandung Informal Meeting" di Bandung, Ahad (18/3).
Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan menanggapi kritik itu dengan mengatakan program sertifikat tanah itu terus berjalan. Tidak benar jika dikatakan program sertifikat tanah itu membohongi, karena memang prosesnya lam dan panjang. Luhut meminta 'senior-senior' untuk tidak asal bunyi dalam berbicara.
"Dia kan 70 tahun, saya 71 tahun juga," kata Luhut.
Ia menegaskan pemerintah tidak antikritik, tetapi meminta agar kritik yang disampaikan kritik yang membangun. Luhut mengaku memiliki rekam jejak sosok yang disebutnya senior dan berusia 70 tahun itu.
(baca juga: Jubir Presiden: Komentar Amien Rais Kadang tak Jelas)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
