REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) optimistis kembali akan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ketujuh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sehingga, Jabar kembali masuk tiga besar nasional sebagai daerah dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) terbaik.

Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, sebelumnya Pemprov Jabar telah mendapat opini WTP sejak 2011. Ia optimistis kembali meraih WTP karena berbagai pengelolaan keuangan di Jawa Barat tidak mengalami masalah, bahkan semakin baik.

"Insyaallah, optimistis karena tidak ada permasalahan apa-apa, dan semakin bagus dan mantap," ujar Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aherusai menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Jabar, Senin (19/3).

Aher mengatakan, pengelolaan aset Pemprov Jabar semakin bagus, keuangan bagus, dan sistem pengendalian pemerintaah semakin bagus. Sehingga, iapun optimistis LPPD Jawa Barat 2017 akan masuk tiga besar yang terbaik selain Jawa Tengah dan Jawa Timur.

LPPD Jabar selama ini menurutnya, selalu di posisi tiga besar terbaik selama dua tahun berturut-turut. Pada 2016 LPPD Jabar ada diperingkat dua dan 2015 peringkat tiga.

Aher menargetkan LPPD 2017 yang akan dinilai pada 2018 ini mampu berada di peringkat pertama sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperoleh anugerah Parasamya Purna Karya Nugraha. "Tahun ini, Insyaallah, kalau tidak ada aral melintang dan lancar, tahun ini akan di tiga besar lagi dan mendapat Parasamya Purna Karya Nugraha, anugrah terhadap daerah yang bangunannya paling tinggi di Indonesia," katanya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun, kata dia, optimistis kembali mendapat nilai A atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) mengenai tata kelola pemerintahan yang dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Menurut Aher, kategori A dalam laporan SAKIP ini diberikan karena Pemerintah Provinsi Jabar terus meningkatkan kinerja pemerintahan lebih efektif dan akuntabel. Penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun, lebih efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika