Ahad 11 Mar 2018 22:33 WIB

AHY: Demokrat Berikan Penghargaan Tinggi pada Jokowi

Demokrat mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan dan bekerja lebih gigih.

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berjabat tangan dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) disaksikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3).
Foto: Republika/Iman Firmansyah
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berjabat tangan dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) disaksikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrat memberikan penghargaan yang tinggi kepada Presiden Joko Widodo bersama jajaran Kabinet Kerja atas berbagai hasil serta prestasi yang telah diperoleh pemerintah selama tiga tahun memerintah. Namun, Demokrat juga mengingatkan bahwa sejumlah permasalahan dan kekurangan di sana-sini masih dirasakan dan dihadapi rakyat.

"Dengan tulus kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Presiden Jokowi dan pemerintah, dengan harapan segala capaian tersebut dapat dijaga dan bahkan ditingkatkan," ujar Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat untuk Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Agus Harimurti Yudhoyono dalam pidato politiknya di sela penutupan Rapimnas Demokrat di Sentul International Convention Center, Bogor, Ahad (11/3) malam.

Karena itu, Demokrat mendorong pemerintah untuk terus melakukan perbaikan dan bekerja lebih gigih lagi sehingga memperoleh pencapaian lebih baik lagi di sisa akhir masa bakti. AHY mengatakan untuk dapat mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Demokrat berpendapat ada lima sasaran besar yang harus diperjuangkan dan kemudian dicapai oleh negara serta pemerintah Indonesia.

Lima sasaran besar itu, yakni lapangan kerja tersedia lebih banyak, pendapatan dan daya beli masyarakat lebih tinggi, kemiskinan makin berkurang, hubungan antara negara dan rakyat serta kerukunan sosial lebih baik, keadilan, kebebasan dan keamanan lebih baik. 

Dia lalu melanjutkan untuk mencapai lima sasaran besar itu Demokrat merekomendasikan sembilan strategi yang harus dijalankan. Sembilan strategi yang dimaksud adalah pertama pelonggaran pajak. 

Demokrat memandang dalam keadaan pertumbuhan ekonomi melambat dan sektor riil yang belum sepenuhnya pulih, diperlukan pelonggaran pajak bukan penggenjotan pajak. Demokrat menilai pemerintah perlu memberikan insentif fiskal bagi dunia bisnis yang mampu menciptakan banyak lapangan kerja. 

Kedua, pembangunan infrastruktur perlu dilanjutkan, tetapi tidak terbatas pada sektor pekerjaan umum dan perhubungan. Pembangunan juga mencakup seluruh sektor, dengan melibatkan BUMN dan swasta, serta APBN dan dana swasta agar membuka lapangan kerja lebih besar dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Ketiga, mengembangkan UMKM dan kewirausahaan sebesar-besarnya sehingga membuka lapangan kerja lebih luas serta meningkatkan daya beli masyarakat. Pengembangan ini juga harus memikirkan mengenai munculnya ekonomi baru ditengah berkembangnya teknologi digital.

Keempat, menaikkan gaji pegawai, termasuk gaji PNS, guru, anggota TNI/Polri serta upah buruh, dan pendapatan masyarakat secara umum secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun setelah Pemilu 2019. Pelonggaran pajak yang dilakukan diharap mendorong perusahaan untuk menaikan gaji pegawainya.

Kelima, meningkatkan program penanggulangan kemiskinan dengan program-program bantuan kepada kaum miskin dan kurang mampu. Keenam, meningkatkan dan memperluas layanan kesehatan dan pendidikan.

Ketujuh, meningkatkan kerukunan antarsesama elemen masyarakat serta meningkatkan hubungan kemitraan yang baik antara negara dengan masyarakat. Kedelapan, melanjutkan upaya menjaga stabilitas politik dan keamanan publik dengan tetap memberikan kebebasan yang bertanggung jawab.

Kesembilan, melakukan penegakkan hukum secara tegas, adil dan bebas kepentingan politik. AHY mengatakan jika pemerintahan Jokowi memandang positif rekomendasi Demokrat itu dan merasa tidak perlu menunggu selesainya Pemilu 2019, maka Partai Demokrat sangat siap membantu dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mewujudkannya.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement