REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Menteri Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertemu. Mereka diminta mencari jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah terkait korupsi dan pilkada.
"Ini coba saya akan minta Mendagri dan KPK bincang-bincang, kita bicara yang terbaik bagaimana," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (9/3).
Menurut Wiranto, kedua belah pihak itu akan mencari jalan untuk bagaimana pemberantasan korupsi tidak mengganggu jalannya pilkada serentak. Sebagaimana diketahui, KPK telah melakukan penangkapan terhadap beberapa kepala daerah, termasuk calon kepala daerah (cakada) yang akan mengikuti pilkada. Rencananya, KPK juga akan mengumumkan nama beberapa cakada yang bermasalah.
"Di satu sisi tidak mengganggu jalannya pilkada serentak, di sisi lain hukum masih ditegakkan tanpa pandang bulu. Itu kan yang diharapkan seperti itu," lanjut Wiranto soal apa yang akan dibahas Mendagri dengan KPK.
Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu pun menjelaskan soal koridor masalah korupsi dan pilkada. Menurutnya, korupsi memang merupakan masalah hukum. Sedangkan pilkada adalah masalah politik. "Memang masalah hukum itu kan tidak bisa dihentikan dengan apa pun. Orang salah, ya ditindak," terangnya.
Wiranto menjelaskan, pemerintah beberapa waktu lalu telah melakukan evaluasi. Evaluasi terkait penangkapan-penangkapan yang KPK lakukan di tengah proses pilkada serentak 2018. Menurutnya, hal itulah yang dihebohkan masyarakat belakangan ini.
"Ini kan bisa dibicarakan dengan KPK. Sehingga, mungkin perlu bicara dengan KPK. Semuanya bisa dibicarakan dengan baik. Jangan dipolemikkan di masyarakat," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
