REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta polisi bekerja secara proporsional dalam memberantas hoaks di tengah masyarakat. Hal itu lantaran, polisi saat ini terkesan tebang pilih dalam mengusut kasus penyebaran hoaks.
"Ya bisa dibilang, polisi tebang pilih. Dari sekian kelompok jaringan yang menyebarkan hoaks di dunia maya, kenapa hanya kelompok jaringan MCA (Muslim Cyber Army) ini saja yang diusut?" kata Neta, kepada Republika.co.id, Rabu (7/3).
Ia juga menyebut, munculnya kelompok jaringan MCA yang dianggap menyebarkan hoaks ini, dikarenakan banyaknya kelompok-kelompok lain yang menyerang kelompok MCA. "Jadi, siapapun yang menyerang, lalu mereka melakukan serangan balik. Jadi ini ada dua kubu, yang seharusnya bila polisi sudah bertindak ya harus sapu bersih semua, jangan dipilih-pilih," kata dia.
Hal ini menimbulkan keraguan di tengah-tengah masyarakat mengenai kinerja Polri yang dituntut untuk profesional dan juga proporsional. Sebab, beberapa kasus serupa seperti pengusutan jaringan Saracen dan kasus-kasus ujaran kebencian yang serupa sampai saat ini masih tak diketahui perkembangannya.
"Ini membuat masyarakat jadi bertanya-tanya, polisi itu serius atau tidak, profesional atau tidak dalam menangani kasus-kasus ini," kata dia. Apalagi, tambahnya, Polri sendiri telah sepakat dan mendeklarasikan perang terhadap hoaks dan juga penyebaran ujaran kebencian.
Belum lagi, kasus pengusutan penyebaran hoaks tidak sulit. Sebab, saat ini rekam jejak digital bisa dengan mudah ditelusuri dan ditemukan siapa pemilik akun dan apa saja yang telah dilakukan akun tersebut. "Ini termasuk mudah, lebih sulit mengungkap penyiram Novel Baswedan karena tak ada petunjuk," ujarnya.
Pihaknya pun menekankan, polisi sebaiknya cepat menelusuru apakah mereka disusupi, atau di-back-up oleh sebuah kekuatan tertentu. Sehingga menurutnya, Polri harus mengusut kasus ini dengan cepat dan sapu bersih. "Kasus-kasus yang lain juga harus terus ditangani dan cepat diproses pengadilan," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika