Selasa 06 Mar 2018 14:29 WIB

Ajakan Bentuk Poros Baru di Pilpres, Ini Kata Demokrat

Demokrat tidak menutup kemungkinan dengan terbentuknya poros baru

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bilal Ramadhan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto
Foto: ROL/Havid Al Vizki
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak tengah mengupayakan terciptanya poros baru koalisi dalam Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Poros tersebut diluar dari partai yang sudah lebih dahulu merapat mendukung Joko Widodo sebagai presiden, maupun Partai Gerindra yang hendak mengajukan Prabowo Subianto.

Sebagaiamana diungkapkan Ketua DPP PAN Yandri Susanto sebelumnya bahwa partainya membuka kemungkinan merapat ke poros di luar koalisi partai yang mendukung Joko Widodo sebagai Capres 2019. Adapun poros baru dimungkinkan jika dari lima partai yang belum menentukan sikap yakni PAN, PKB, PKS, Demokrat dan Gerindra, tidak ada lagi partai yang menyebrang ke koalisi pendukung Jokowi.

Dengan perhitungan, jika PKS-Gerindra yang selama ini kerap 'mesra' berkoalisi maka cukup untuk maju ke Pilpres 2019. Sedangkan sisa tiga partai yakni PAN, PKB dan Partai Demokrat juga cukup membentuk poros.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto saat dikonfirmasi terkait ajakan poros baru, tidak menutup kemungkinan terbentuknya poros tersebut. Namun hingga kini belum diputuskan arah dukungan Partai Demokrat. Sebab saat ini, partainya terus berkoordinasi dengan semua partai.

"Tentunya pembicaraan-pembicaran ini berjalan terus sehingga nantinya yg menentukan perjalanan dari pada koordinasi-koordinasi tersebut," ujar Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (6/3).

Menurutnya, untuk dapat mengajukan calon presiden maupun wakil presiden setiap partai tidak dapat sendiri. Sehingga partai saling berkomunikasi untuk memenuhi ambang batas pengajuan calon presiden sampai memenuhi 20 persen.

Namun ia memahami keinginan untuk adanya poros baru yang memungkinkan tersedianya pilihan alternatif calon presiden maupun wakil presiden. "Kita harus bekerja keras untuk mengkoordinasikan pendapat-pendapat masyarakat yang inginkan poros-poros selanjutnya sehingga tentunya masyarakat banyak pilihan," ujarnya.

Ia menyebut, kemungkinan tersebut terbuka mengingat koalisi partai yang ada saat ini belum 100 persen permanen, khususnya Partai Demokrat, PKB dan PAN untuk 2019. "Sehingga baik PD, PKB PAN pastinya pasti akan tetap berkordinasi dengan partai yang ada untuk mencapai bilangan 20 persen tersebut," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement