REPUBLIKA.CO.ID, MASOHI -- Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Wilayah Maluku dan Papua, Kamis (1/3) lalu, menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Kanal Komunikasi di Masohi Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Kegiatan yang dipusatkan di Auka Hotel Lelemuku Masohi, dibuka secara langsung oleh Sem Sirrang, mewakili Kepala Balai PSKL wilayah Maluku dan Papua.
Hadir sebagai peserta yang juga anggota Kanal Komunikasi, LSM lingkungan hidup, perwakilan guru dari tingkat SD, SMP, SMA, Badan Eksekutif Mahasiswa, Perwakilan Mahaiswa Pecinta Alam, Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Malteng, perwakilan Balai Taman Nasional Manusela. Sementara yang hadir sebagai narasumbe di antaranya, Ketua PWI Malteng Yuslan Idris, Direktur kemitraan lingkungan hidup dan kehutanan Ny. Nurhayati dan Kepalq Dinas Lingkungan Hidup Malteng La Harisa.
Dalam sambutannya, Sem Sirrang, mengatakan bahwa, pengembangan kanal komunikasi merupakan salah satu upaya untuk membangun pola komunikasi yang sistematis. Pola komunikasi ini untuk menginformasikan kepada publik terkait isu-isu lingkungan hidup dan kehutanan.
“Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan juga mengetahui kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak,” terangnya seperti dalam siaran pers, Selasa (6/3).
Dengan demikian kanal komunikasi yang dibangun diharapkan dapat meningkatkan akses informasi dan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Dalam renstra Ditjen PSKL 2015-2019 target pembentukan kanal komunikasi sebanyak 260 kanal komunikasi. "Dari target tersebut termasuk beban kerja atau target Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku Papua,” tegasnya.
Dikatakan Sem, dengan terbentuknya Kanal komunikasi di Masohi Kabupaten Maluku diharapkan menjadi media penyaluran informasi timbal balik dari masyarakat dan pemerintah. INi dalam upaya penyelesaian masalah lingkungan hidup dan kehutanan yang bersifat transparan.
“Untuk itu dalam mengembangkan kanal komunikasi perlu digunakan metode yang tepat, diantaranya menggunakan citizen journalisme atau information broker,” tandasnya.
Diketahui, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku Papua sejak dibentuk 2016 telah mengadakan kegiatan dibeberapa tempat yaitu Kota Ambon dan Tual Kabuapeten Maluku Tenggara. Sudah terbentuk sejumlah 16 Kanal Komunikasi, sedangkan secara nasional sudah terbentuk Kanal Komunikasi.
” Setelah mengikuti Sosialisasi, Peserta menjadi Citizen jumalis dalam permasalahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di komunitas masing-masing serta dapat menginisiasi terbentuknya akses informasi dari masyarakat ke pimpinan daerah dan pembuat kebijakan melalui media jumalis warga (citizen journalism),” harapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
