REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berkomitmen meningkatkan kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal, terutama dari segi sumber daya manusia. Sebab, poin ini menjadi krusial di tengah era Masyarakat Ekonomi ASEAN masa kini (MEA).
Bupati Bogor, Nurhayanti, menjelaskan, salah satu upaya yang akan dilakukan adalah mengadakan pelatihan untuk para pelaku UMKM. "Tidak hanya dari pemerintah, kami juga akan menggandeng pihak swasta," ujarnya ketika dikonfirmasi Republika.co.id, Ahad (4/3).
Dengan adanya pelatihan ini, Nurhayanti berharap pelaku UMKM bisa semakin termotivasi dalam meningkatkan kualitas diri sekaligus ikut bersaing di tengah MEA. Tidak hanya untuk skala lokal, juga nasional bahkan internasional.
Selain pelatihan soft skill dan keahlian yang bergantung pada bidang UMKM, pelatihan juga difokuskan pada pelayanan. "Di samping memiliki kemampuan bisnis dan inovasi dalam menciptakan produk berkualitas, pelaku juga harus mampu berbahasa asing," kata Nurhayanti.
Ketua Forum UMKM Kabupaten Bogor, Hasan Haikal Thalib, mengakui, peningkatan kualitas SDM menjadi poin krusial agar UMKM bisa bersaing dalam MEA. Baru sedikit dari pelaku UMKM Kabupaten Bogor memenuhi poin ini.
"UMKM harus bisa memenuhi standarisasi seperti badan hukum, memiliki sertifikat halal, memiliki kemasan yang baik dan produk yang aman. Itu semua bisa diwujudkan dengan peningkatan kualitas SDM," tutur Haikal.
Secara kuantitas, potensi UMKM di Bumi Tegar Beriman ini begitu besar. Dari 15 ribu UMKM yang terdaftar, sekitar 80 persen diantaranya masih aktif dan produktif. Dengan jumlah melimpah, Haikal berharap, produk lokal Bogor tidak kalah bersaing dengan negara lain.
Untuk produk andalan dalam pasar bebas ASEAN, Haikal menunjuk kuliner dan fesyen. "Pakaian adat kita bagus dan unik. Apalagi kuliner, di mana nyak sekali yang khas dari Bogor. Itulah yang akan kami andalkan nanti," ujarnya.
Kemudahan pelaku untuk mendapatkan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) turut dipertimbangkan Pemkab Bogor. Pasalnya, dalam era MEA, sertifikasi ini bersifat mutlak agar produk lokal bisa bersaing dengan barang-barang produsen besar.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Bogor, Jona Sijabat, menjelaskan, pihaknya memang belum memiliki skema pemberian kemudahan tersebut. "Tapi, kami upayakan untuk kerja sama dengan para pihak terkait," ucapnya.
Untuk mendapatkan sebuah sertifikasi SNI, pelaku UMKM harus mengeluarkan dana minimal Rp 20 juta per produk. Jona mengatakan, salah satu skenario yang mungkin saja dikeluarkan adalah mengurangi beban biaya tersebut.
Menurut Jona, UMKM Kabupaten Bogor memiliki potensi begitu besar, seperti alas kaki dari Ciomas yang kini punya banyak peminat. "Nah ini perlu sentuhan pemerintah. Sekarang di zaman Pasar Bebas ASEAN ini, sertifikasi sangat perlu," katanya.
Melalui sertifikasi ini, pelaku UMKM bisa mendapatkan berbagai keuntungan, termasuk semakin meyakinkan konsumen untuk membeli produk asli Bogor. Selain itu, produsen juga bisa lebih leluasa dalam melebarkan sayap bisnisnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
