REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari P Batubara menilai pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur tidak masalah dikebut. Asalkan diiringi pengawasan secara ketat.

"Sejumlah kecelakaan konstruksi yang terjadi beberapa waktu ini kan akibat proyeknya dikebut. Ngebut sebenarnya enggak masalah, asalkan pengawasan keselamatannya juga ketat," kata politikus PDI Perjuangan itu di Semarang, Jumat (2/3).

Hal tersebut diungkapkannya usai pembukaan pasar murah di Kecamatan Banyumanik yang merupakan bagian kunjungan kerja dan dengar pendapatnya sebagai wakil dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I. Ari, sapaan akrab anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN itu menegaskan DPR sangat serius menyikapi terjadinya sejumlah kecelakaan konstruksi.

"Kami sangat serius. Karena itu, pernah menegur BUMN karya terkait terjadinya kecelakaan konstruksi. Kami melihat kesalahannya pada subkontraktor BUMN karya tersebut," katanya.

Artinya, kata Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan itu, pengawasan BUMN karya terhadap subkontraktornya dipertanyakan dalam mengerjakan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Menurut dia, dari kecelakaan konstruksi yang terjadi harus ada proses hukum jika ditemukan ada unsur pidana dari kasus kecelakaan konstruksi itu, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa.

Kedua, kata dia, langkah yang harus dilakukan adalah pemilihan dan pengawasan subkontraktor BUMN karya yang tidak boleh dilakukan sembarangan untuk mencegah terulangnya kecelakaan konstruksi. "Jangan-jangan, subkontraktornya adalah temannya petinggi BUMN karya tanpa memperhatikan 'track record' kemudian mendapatkan pekerjaan. Tidak boleh sembarangan lain kali," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika