Jumat 02 Mar 2018 21:04 WIB

Dedi: Sukabumi Bisa Kembangkan Industri dan Pariwisata

Di Sukabumi sudah tumbuh beberapa kawasan industri

Rep: Riga Nurul Iman/ Red: Bilal Ramadhan
Dedi Mulyadi
Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Dedi Mulyadi

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap adanya kawasan industri baru dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sukabumi. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencegah banyaknya warga menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Hal ini disampaikan Dedi Mulyadi ketika melakukan kunjungan ke Kampung Cipancur, Desa Padaasih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jumat (2/3) siang. "Di Sukabumi sebenarnya sudah tumbuh beberapa kawasan industri," terang Dedi Mulyadi kepada wartawan.

Ke depan lanjut dia harus didorong kawasan industri baru seperti garmen. Harapannya lanjut dia agar warga yang akan menjadi TKI bisa mengurungkan niatnya dan memilih bekerja di tanah air.

Dedi menerangkan, pada saat di Purwakarta ia yang termasuk mempelepori moratorium TKI khusus untuk Malaysia, Arab Saudi dan negara  lainnya. Ia mengatakan kemungkinan jumlah TKI di Sukabumi tinggi karena jumlah serapan tenaga kerja yang rendah.

Di sisi lain, Dedi juga mendorong tumbuhnya sektor induturi kecil seperti makanan khas daerah ranginang. "Makanan ini diharapkan terkelola dengan baik dengan pengemasan yang bagus," cetus dia.

Pengembangan industri kecil tersebut kata Dedi, harus dibaengi dengan pengembangan pariwisata. Selain itu kata dia harus dibarengi dengan dukungan infrastruktur, pengelolaan lingkungan dan tata kelola budaya serta tata ruang yang baik.

Di Sukabumi ungkap Dedi, pengembangan industri kecil ini bisa tumbuh dengan hadirnya Geopark Nasional Ciletuh Palabuhanratu. Sehingga ia menawarkan perubahan rencana umum tata ruang (RUTR) wilayah yang diarahkan menjadi industri dan pariwisata serta pembangunan infrastruktur yang lebih baik, tata kelola budaya yang berbasis pariwisata dan  tata kelola pertanian yang memadai melalui pembelian sawah oleh pemerintah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement