REPUBLIKA.CO.ID,PANGKAL PINANG -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai oleh para perempuan di Indonesia, khususnya dalam berkiprah di bidang birokrasi dan legislatif. Apalagi, ada kelebihan yang membuat perempuan lebih unggul.
Ia mengatakan, kaum perempuan memiliki perasaan memikirkan posisi orang lain (empati) yang tinggi. Sehingga hal ini menjadi keunggulan perempuan dibanding laki-laki dalam mengambil keputusan.
"Perempuan memiliki ciri akunya kamu lebih besar dan berfikir holistik, sehingga pertimbangannya banyak. Sesuai perannya, perempuan menjadi bagian yang mengakomodasi segala kepentingan masyarakat," katanya saat menghadiri talkshow dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas PPPA) di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung (1/3).
Itu artinya, baik di posisi legislatif maupun birokratif, perempuan adalah hebat. Namun, dalam berkarir, seorang perempuan tetap harus memiliki strategi untuk lebih maju. "Perempuan harus berbagi, tidak boleh sombong, dan jika ada ide dan gagasan harus disampaikan," ujarnya.
Seiring perkembangan jaman saat ini, ia mengimbau agar kaum perempuan juga tidak hanya berdiam diri, namun harus banyak belajar. "Kita harus think ahead, think over, dan think accross. Terutama think accross, yaitu memperbandingkan beberapa hal, menjadi sangat penting untuk pembelajaran dan penyelesaian masalah," tegasnya.
Khusus bagi para perempuan yang bekerja di birokrasi, Siti berpesan agar selalu memelihara sinergi dengan berbagai pihak. Perempuan memiliki posisi simpul negosiasi, sehingga harus terbiasa menerima berbagai persoalan dan diolah. "Yang penting adalah saling pengertian, dan hindari salah pengertiannya, serta menjaga segala kebutuhan dan perencanaannya," pesannya.
Dalam kesempatan yang sama,Menteri PPPA Yohana Susana Yembise mengatakan,perempuan di Indonesia telah dianggap cukup maju dalam pandangan internasional. Hal tersebut menjadi satu komitmen besar bagi perempuan untuk bergandengtangan ke arah yang lebih baik lagi.
Sebelumnya saat pembukaan Rakornas (28/2), Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyampaikan, upaya perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak telah menjadi prioritas nasional, sehingga baik pemerintah pusat maupun daerah perlu memberikan dukungan penuh.
"Diperlukan peran semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kebijakan publik, baik pusat, Kementerian/Lembaga, maupun pemerintah daerah, agar dalam setiap kebijakan yang diambil dapat memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika