REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PKT Kemendes PDTT), Muhammad Nurdin, mengatakan pihaknya akan memaksimalkan program transmigrasi lokal. Ini untuk meminimalisasi kesenjangan pembangunan antarkota dan desa.
"Transmigrasi lokal ini akan menjadi satu diantara upaya memeratakan pembangunan. Ini juga akan menjadi langkah strategis untuk meminimalisasi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota," kata Nurdin, saat melakukan kunjungan kerja di Pontianak, Kamis (1/3).
Menurutnya, program transmigrasi yang menekankan revitalisasi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades). Transmigrasi itu tidak hanya didatangkan dari luar, namun juga ada program transmigrasi lokal. Program ini akan digalakkan ke depannya.
Ke depan, lanjutnya, program transmigrasi akan menggandeng kemitraan pihak ketika. Kemudian, komoditas yang akan diusahakan oleh para transmigran nantinya akan ditetapkan sejak awal.
Penentuan komoditas itu akan dilakukan sebagai upaya agar jangan sampai masyarakat transmigran ketika datang di daerah transmigrasi tidak diurus dan dibiarkan. "Kita tidak mau mereka nanti menanam sendiri. Komoditas akan ditentukan biar menjadi kawasan khusus dan menjadi produk unggulan kawasan desa transmigrasi," katanya.
Namun, Nurdin mengakui bahwa masih banyak problem dihadapi para transmigran. Satu di antaranya ada 26.500-an tanah belum ber-Sertifikat Hak Milik (SHM), terlebih masih banyak terjadi konflik-konflik pertanahan.
"Sekarang masih banyak juga yang belum ada sertifikat Hak Pengelolaan (HPL), padahal syarat SHM adalah ketika ada HPL," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika