REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai kebijakan penghentian perkara korupsi karena tersangkanya telah mengembalikan uang yang dikorupsi hanya akan menciptakan semangat untuk melakukan korupsi. Koruptor akan melakukan korupsi lebih dulu dan jika ketahuan barulah uang dikembalikan.
"Sikap ini berbahaya karena karena dipastikan akan melahirkan 'semangat korupsi dulu dan kalau ketahuan kembalikan'," kata dia kepada Republika.co.id, Kamis (1/3).
Fickar memaparkan, proses pidana bisa tidak dilakukan bila menjalankan mekanisme penyelesaian audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disertai dengan pengembalian kerugian negara. Dengan begitu, perkara tidak akan dilanjutkan ke tahap penuntutan.
"Tapi jika mekanisme BPK tidak diikuti, maka persoalan akan masuk ke ranah pidana, dan dengan demikian maka tidak bisa dihentikan dengan alasan apapun," kata dia.
Di sisi lain, menurut Fickar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga supervisi penanganan kasus tindak pidana korupsi punya kewenangan untuk mengambil alih kasus. Jika, dalam penanganan korupsi oleh institusi lain mengandung korupsi.
"KPK cukup dengan tupoksinya jika melihat ada penanganan korupsi yang berbau korupsi, tinggal mengambil alih saja," ucap dia.
Seperti diketahui, pada Rabu (28/2) lalu, Kemendagri melalui APIP, Polri, dan Kejaksaan Agung menandatangani Perjanjian Kerja Sama Koordinasi (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait indikasi korupsi. Melalui kerja sama tersebut, Kepala Bareskrim Polri Komjen Polisi Ari Dono Sukmanto mengatakan penyelidikan kasus korupsi pejabat daerah akan dihentikan apabila tersangkanya mengembalikan uang kerugian negara tersebut ke kas negara.
"Kalau masih penyelidikan, kemudian tersangka mengembalikan uangnya, mungkin persoalan ini tidak kami lanjutkan ke penyidikan," kata Ari.
Baca: Tersangka Kembalikan Uang Korupsi, Polri Bisa Hentikan Kasus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
