Sumber keuangan kian sulit juga terkait "krisis keuangan" yang dihadapi Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir. Kemerosotan harga minyak membuat pendapatan negara merosot tajam; APBN 2017 Saudi juga defisit sampai 15 persen. Semua ini memengaruhi keuangan lembaga donor dan dermawan Arab Saudi.
Selain itu, dalam beberapa tahun Arab Saudi membelanjakan dana sangat besar untuk persenjataan. Hal ini bukan hanya sebagai antisipasi terhadap "ancaman" Iran, tetapi juga untuk mempersenjatai koalisi militer pimpinan Saudi yang berperang menghadapi kaum Houthi di Yaman.
Oleh karena itulah, gerakan dan pesantren Salafi di Indonesia harus lebih berusaha menggali dana dalam negeri Indonesia sendiri. Pesantren Salafi dengan mutu pendidikan yang baik dapat menarik sumbangan biaya pendidikan yang cenderung meningkat jumlahnya dari orangtua dan santri. Selain itu, juga ada dana zakat, infak, dan sedekah dari donatur.
Perkembangan lain yang bisa jadi juga berdampak pada gerakan Salafi-Wahabi di Indonesia adalah kebijakan putra mahkota Pangeran Muhammad bin Salman (MbS) yang menyatakan akan meninggalkan paham Wahabiyah. Atas alasan itu, Pemerintah Saudi menahan sejumlah ulama Saudi Wahabi. Menurut dia, paham radikal ini telah merusak citra Arab Saudi. Dia menyatakan kembali kepada paham dan praktik Islam yang damai dan toleran.
Sejauh mana kebijakan dan langkah Pangeran MbS berdampak terhadap gerakan Salafi-Wahabi di Indonesia masih perlu dicermati. Tetapi jelas, sedikit banyak dapat membuat menyurutnya momentum gerakan Salafi-Wahabi beserta pesantren Salafi-nya di Indonesia.
Pasang dan surutnya gerakan Salafi juga banyak tergantung dari internalnya sendiri. Bukan rahasia lagi, gerakan Salafi tidaklah homogen atau monolitik; sebaliknya terfragmentasi ke dalam banyak kelompok berdasar tingkat "Salafisme" (lebih literal atau lebih longgar), orientasi gerakan (politik atau dakwah/pendidikan), figur panutan di Arab Saudi atau Yaman atau tempat lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
