REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Lima kawasan konservasi berstatus cagar alam di pesisir Provinsi Bengkulu terancam hilang. Ini akibat gerusan abrasi laut yang diperparah dengan alih fungsi kawasan hutan untuk kegiatan pertanian.
"Ada lima titik kawasan yang terus tergerus abrasi akibat kenaikan muka air laut," kata Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu-Lampung, Said Jauhari di Bengkulu, Senin (26/2).
Said mengatakan saat pemaparan hasil riset "Mengukur Relasi Antara Buruh dan Perusahaan, Konflik yang Terjadi dan Potret Pesisir di Wilayah Sekitar Perkebunan Sawit di Provinsi Bengkulu" yang digelar Kanopi Bengkulu. Menurutnya pembukaan hutan pesisir untuk kegiatan pertanian mempercepat laju abrasi.
Ia mencontohkan pembukaan hutan pantai di kawasan Cagar Alam Air Rami I dan II di Kabupaten Mukomuko telah mempercepat laju kehilangan daratan. Kawasan cagar alam masing-masing seluas 233 hektare dan 38,99 hektare sebagian sudah beralih fungsi menjadi kebun sawit.
"Kami sudah tertibkan sawit-sawit liar dalam kawasan dan sebagian permukiman untuk wisata sudah dibongkar," kata dia.
Selain CA Air Rami I dan II, kawasan lain yang terancam abrasi adalah Cagar Alam Air Alas di Kabupaten Seluma, Cagar Alam Air Seblat di Kabupaten Bengkulu Utara dan Cagar Alam Mukomuko di Kabupaten Mukomuko serta Cagar Alam Pasar Seluma di Kabupaten Seluma.
Sementara staf Kajian dan Kampanye Kanopi Bengkulu, Suarli Sarim mengatakan pemberian izin hak guna usaha bagi perkebunan sawit skala besar turut mempercepat laju abrasi pesisir Bengkulu. "Ada dua perusahaan perkebunan yang kami riset dan temukan korelasi pemberian HGU di pesisir dengan percepatan abrasi," kata Suarli.
Ia mencontohkan HGU PT Agro Muko di Kabupaten Mukomuko di mana kawasan pesisir sudah ambles belasan meter hingga mengancam jalur lintas Bengkulu-Sumatera Barat. Begitu pula kawasan pesisir di wilayah Desa Pasar Seluma di mana kawasan perkebunan PT Agri Andalas mendapatkan HGU terus tergerus abrasi hingga mengancam permukiman warga.
"Pemerintah perlu mengevaluasi HGU yang berada di pesisir karena abrasi ini perlu ditangani dengan serius," kata Suarli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika