REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) kembali mengadakan seminar nasional. Kali ini, seminar mengusung tema 'Evaluasi Pilkada Serentak untuk Menyongsong Pemilu Serentak 2019'.
Seminar mencoba membaca proyeksi kesiapan berbagai elemen pagelaran pesta akbar pemilu mulai level daerah sampai nasional. Seminar turut memaparkan laporan penelitian survei Evaluasi Pemilukada Serentak 2015 dan 2017.
Dalam sambutannya, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UMY, Muchamad Zaenuri berharap, seminar bisa mengemas kedahagaan para akademisi yang bergelut di bidang politik. Nantinya, akan coba dikomparasikan teori yang didapat ketika di bangku perkuliahan dengan fenomena di lapangan.
"Harapannya, diskusi ini dapat menambah pengetahuan serta kekayaan intelektual kita pada dunia politik, khususnya potret pemilu pada tingkat daerah maupun nasional yang digelar secara serentak," kata Zaenuri, di Ruang Seminar Gedung KH Ibrahim, Sabtu (24/2).
Turut menjadi pembicara dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Unversitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Mada Sukmajati dan dosen Ilmu Pemerintahan UMY, Bambang Eka Cahya. Survei sendiri dipaparkan dosen Ilmu Pemerintahan UMY, David Efendi.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Aziz, memberikan apresiasinya atas penelitian yang telah diselenggarakan Ilmu Pemerintahan UMY. Bahkan, ia tampak terkejut melihat beberapa temuan yang mengegarkan atau luput dari pengamatan KPU. "Tentu akan menjadi masukan dan pencerahan bagi kami," ujar Viryan.
Diskusi yang berlangsung dua jam itu mengulang data dan memberikan stimulus soal fenomena pilada serentak dari berbagai perspektif pembicara ahli. Terlebih, tahun ini rasanya sudah saatnya dilakukan refleksi diri dengan mengungkapkan pengalaman para praktisi.
Selain itu, dari penyelenggara pemilu dan tentu para pemilih secara mendalam, termasuk tentang penyelenggaraan pemilukada serentak sebelumnya. Hal itu dirasa perlu dijajaki lebih lanjut dalam forum skala nasional atau kerja sama antarperguruan tinggi dan KPU.
Ikuti Whatsapp Channel Republika