REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu(KIPP) Indonesia Kaka Suminta menilai penangkapan Ketua Panwas dan Anggota KPU Garut merupakan tamparan bagi penyelenggara pemilu. Ia pun mengecam seluruh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu.
"Berita yang menampar penyelenggara pemilu secara keseluruhan. Karena pada dasarnya, penanggung jawab akhir penyelenggaraan pilkada adalah KPU dan penanggung jawab pengawasan pilkada adalah Bawaslu," ujar Kaka melalui keterangan tertulisnya, Ahad (25/2).
Karena itu, Kaka mengungkapkan, KIPP Indonesia sangat prihatin dan menyesalkan adanya peristiwa itu Pihakya pun mengutuk semua penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pemilu. Menurutnya, penyelenggara pemilu seharusnya menjadi yang terdepan dalam hal integritas dan sikap antikorupsi.
"Peristiwa ini merupakan aib dan mencederai demokrasi dan pemilu, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah," ujarnya.
Kemudian, ia meminta pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak kepolisian juga diminta untuk membuka informasi seterang-terangnya kepada publik. "Agar publik mendapatkan informasi yang utuh, jelas, dan berimbang," kata Kaka.
Sebelumnya, Satgas Anti-Politik Uang Bareksrim Polri dikabarkan mengamankan Komisioner KPU berinisial AS dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut berinisial HHB pada Sabtu, (24/2). Penangkapan diduga karena kasus penerimaan suap guna meloloskan calon Bupati di Pilkada Garut.
Mulanya, informasi penangkapan itu muncul lewat pesan di media sosial. Dalam pesan itu, salah satu komisioner KPU dan Ketua Panwaslu ditangkap anggota kepolisian. Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna mengkonfirmasi kebenaran informasi yang beredar.
"Betul sudah diamankan sama Polda," katanya lewat pesan singkat pada wartawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
