REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Imam Budilaksono *)
Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan pada Jumat (23/2) menjadi acara puncak kegiatan tersebut. Ini karena, secara mengejutkan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan partainya mengusung kembali Joko Widodo sebagai calon presiden di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
Rakernas yang berlangsung selama tiga hari itu dilakukan secara tertutup. Termasuk, ketika pembukaan namun direncanakan terbuka ketika penutupan Rakernas karena akan diumumkan rekomendasi dan pengumuman capres yang diusung partai berlambang banteng tersebut.
Namun di luar dugaan, Megawati mengambil langkah mengejutkan yaitu pengumuman capres dilakukan pada pembukaan Rakernas yang berlangsung pada hari Jumat. Pengumuman di hari Jumat itu, sama ketika PDI Perjuangan secara resmi mengusung Jokowi maju di Pilpres 2014 yaitu pada Jumat 14 Maret 2014 yang dibacakan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDI Perjuangan, Puan Maharani.
Bahkan beberapa hari sebelum pengumunan di tahun 2014 itu, Jokowi dan Megawati Soekarnoputri telah melakukan ziarah ke makam proklamator Bung Karno di Blitar. Ziarah ini yang dimaknai sebanyak sinyal kuat bahwa PDI Perjuangan mengusung Jokowi di Pilpres 2014, dan ternyata benar.
Secara internal, PDI Perjuangan telah menyerahkan mandat kepada Megawati untuk menentukan capres yang akan diusung partai tersebut. Keputusan itu, diambil dalam Kongres PDI Perjuangan tahun 2015 lalu.
Sebelum mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi, Megawati bertemu mantan Gubernur DKI Jakarta itu secara empat mata di Istana Batu Tulis pada Selasa (21/2). Namun, mayoritas kader PDI Perjuangan tidak menyangka Presiden Kelima RI mengambil keputusan politik yang cepat saat pembukaan Rakernas.
Sejak awal, Rakernas memang tidak difokuskan membahas capres-cawapres yang akan diusung PDI Perjuangan namun fokus membahas langkah-langah strategi partai memenangkan Pilkada serentak 2018, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019. Karena itu menyerahkan sepenuhnya kepada Megawati yang telah diberikan hak prerogatif untuk menunjuk capres-cawapres, termasuk waktu pengumuman calon tersebut.
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membenarkan, bahwa semua kader yang hadir dalam pembukaan Rakernas tersebut terkejut ketika Megawati mengumumkan pencalonan tersebut. Hasto menceritakan ketika Megawati memberikan pidato pembukaan Rakernas, saat memasuki tahap penutupan lalu tiba-tiba Megawati mengatakan telah mengkaji dan mempertimbangkan kader terbaik untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia.
Lalu Megawati, menurut Hasto, memohon doa dari Allah SWT, meminta dukungan rakyat Indonesia dan meyakini semangat Soekarno masih bersama semua masyarakat, kemudian Megawati menetapkan Jokowi sebagai capres. "Semua kader yang ada dalam pembukaan Rakernas terkejut dan secara spontan kami berdiri memberikan tepuk tangan yang meriah serta ada yang menunjukkan salam metal," kata Hasto.
Hasto pun mengakui, bahwa penetapan Jokowi sebagai capres kembali bukan tanpa dialog dahulu. Karena, pertemuan Megawati dengan Jokowi di Istana Batu Tulis pada Selasa (21/2) membahas terkait permasalahan bangsa secara mendalam dan solusi yang dibutuhkan untuk mengatasinya.
Karena itu, dirinya menilai pengusungan Jokowi sebagai capres bukan karena faktor elektoral yang dihasilkan dari sosok Jokowi. Namun, lebih pada kemampuan mantan wali kota Surakarta itu mengatasi persoalan kebangsaan dengan langkah-langkah terobosan.
Lalu apa pesan Megawati kepada Jokowi? Hasto mengatakan, Megawati berpesan agar Jokowi memperhatikan anggaran penelitian dengan peningkatan yang signifikan dan dibentuk badan penelitian nasional. Ini karena tidak mungkin bangsa Indonesia "berdiri di atas kaki sendiri" atau Berdikari, kalau tidak mengembangkan penelitian dan teknologi.
Utak-atik cawapres
Pengumuman mengusung kembali Jokowi di Pilpres 2019, sebenarnya sudah dilakukan terlebih dulu oleh partai-partai politik yang lain seperti Partai Golkar, Partai NasDem, PPP, PKB dan Partai Hanura yang semuanya masuk dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan, mayoritas partai tersebut secara terang-terangan mengajukan nama kadernya sebagai cawapres yang akan mendampingi Jokowi. Misalnya PKB mengusulkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Partai Hanura mengajukan nama Wiranto, dan PPP mengajukan kalangan muda dan santri sebagai cawapres.
Berbagai masukan pun sempat mencuat. Mulai usulan agar Jokowi memilih cawapres dari kalangan Islam moderat, kalangan militer hingga profesional di bidang ekonomi, karena bidang itu masih menjadi sorotan kerja pemerintahan saat ini.
Dua lembaga survei dalam beberapa hari ini,seperti Media Survei Nasional (Median) dan Alvara Research Center menyebutkan, bidang ekonomi masih menjadi titik lemah pemerintahan sehingga menyebabkan penurunan elektabilitas Jokowi.
Alvara Research Center menyebutkan bidang ekonomi masih menjadi titik lemah pemerintahan Jokowi seperti tingkat kepuasan terkait penyediaan lapangan kerja hanya 59,8 persen. Sementara itu pengentasan kemiskinan hanya 58,1 persen, dan stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi yang terendah yaitu sebesar 55,7 persen.
Namun, tiga bidang tercatat dengan tingkat kepuasan teratas yaitu telekomunikasi dan internet 87,9 persen, palayanan kesehatan 87,8 persen, dan peyananan pendidikan sebesar 86,4 persen.
Survei Median menyebutkan elektabilitas Jokowi mengalami penurunan yaitu di Februari 2018 sebesar 35 persen. Padahal, survei di Oktober 2017 diangka 36,2 persen lalu di April 2017 mencapai 36,9 persen.
Median menilai, penurunan elektabilitas Jokowi karena permasalahan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Ini karena di Oktober 2017 sebesar 36,2 persen meyakini Jokowi tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi. Namun di Februari 2018, angka responden yang yakin Jokowi tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi meningkat menjadi 37,9 persen.
Menanggapi berbagai usulan kriteria cawapres tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai, partainya akan melihat perkembangan berbagai aspek dalam menetapkan cawapres seperti elektoral dan kecocokan visi misi dengan Jokowi. Dia mengatakan, partainya masih mempertimbangkan apakah cawapres tersebut dari sisi elektoral dapat mendongkrak suara calon presiden.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya enggan terburu-buru dalam mengambil keputusan siapa cawapres yang akan mendampingi Jokowi karena butuh perenungan dengan baik dan pertimbangan yang matang.
Namun perlu diingat, tahapan Pilpres 2019 sudah disusun KPU RI yaitu dimulai dengan pembukaan pendaftaran bagi para bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pada 4-10 Agustus 2018. Para capres dan cawapres yang mendaftar akan menjalani sejumlah tes termasuk kesehatan yang diumumkan lolos atau tidak pada 20 September 2018 lalu sehari setelah itu dilakukan pengundian nomor urut capres dan cawapres.
*) Pewarta Antara
Ikuti Whatsapp Channel Republika
