REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim meminta calon gubernur dan calon wakil gubernur yang berkontestasi pada Pilgub Jatim 2018 untuk tidak mengunakan isu SARA. Meskipun, hingga saat ini belum ditemukan adanya pelanggaran tersebut.

Komisioner KPU Jawa Timur, Muhammad Arbayanto mengatakan, perspektif ideologi, agama dan identitas menjadi bagian perspektif yang menjadi bangunan opini dalam berkampanye. "Namun jangan sampai hal ini menjadi sebuah penghinaan, yang akhirnya mengarah pada unsur SARA," kata Arbayanto di Surabaya, Jumat (23/2).

Arbayanto menjelaskan, dalam aturan PKPU Nomor 4 Tahun 2017, yang tidak boleh dilakukan paslon maupun pendukungnya adalah menghina dan mendiskreditkan pasangan lain. Nantinya, bila ditemui adanya pelanggaran tersebut, maka sanksi akan diberikan kepada pasangan calon.

"Kami (KPU Jatim) dan Bawaslu tidak main main bila ada isu SARA yang dimainkan atau ditemukan di Pilgub Jatim. Kita akan mengeluarkan sanksi tindakan tegas," ujar Arbayanto.

Komisioner Bawaslu Jatim, Totok Haryono mengaku, sampai saat ini memang belum ditemukan indikasi adanya kampanye hitam yang memggunakan isu SARA pada kontestasi Pilgub Jatim 2018. Totok berharap suasana semacam ini bisa terus berlanjut hingga berakhirnya kontestasi.

Terlebih, politik di Jawa Timur menurutnya sudah sangat dewasa. "Jawa Timur ini aman-aman saja, saya pikir sudah sangat dewasa. Politik Identitas kita jangan untuk menegasi kelompok lain tetapi untuk mentransparasi," kata Totok.

Dalam mengatasi kampanye yang memuat isu SARA, Bawaslu sudah bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk melakukan Patroli di Media sosial. Menurutnya, nantinya, jika ditemukan akun yang menghujat atau black campaign terhadap kandidat tertentu akan diblokir.

"Kami sudah melakukan patroli di medsos,  jangan sampai Pilgub Jatim nanti diwarnai aksi saling hujat," ujar Totok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika