REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Selandia Baru membantu Indonesia merampungkan penyusunan Kerangka Nasoional Penanganan Darurat Bencana (KNPDB). Sejauh ini hanya tiga negara yang sudah memiliki KNPDB, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Selandia Baru.
"Harapannya Indonesia bisa menjadi teladan dan menginspirasi negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk menyusun kerangka semacam ini," kata Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Trevor Matheson di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/2).
Dokumen KNPDB di Selandia Baru disebut juga National Disaster Response Framework (NDRF). Kerja sama kemitraan Indonesia - Selandia Baru sekaligus upaya pembelajaran kompleksitas riil penanganan bencana alam.
Indonesia, sebut Matheson adalah negara kepulauan terbesar yang membentang dengan beragam budaya dan lansekap geografis kompleks.
Pemerintahannya juga menjalankan sistem desentralisasi, sehingga pastinya tidak mudah mengooordinasikan organisasi-organisasi di dalamnya untuk penanganan darurat bencana.
Koordinator Penyusunan KNPDB, Sugeng Triutomo menambahkan inti dari kerangka ini adalah peran dan mekanisme kerja penanggulangan bencana. Penanganan darurat bencana di Indonesia sarat multisektor, multipihak, dan multibahaya, sehingga membutuhkan koordinasi dan komando.
"Kerangka ini menjawab fungsi koordinasi dan komando dalam penanganan darurat bencana," katanya.
Muatan KNPDB, antara lain mekanisme penanganan darurat bencana secara nasional, provinsi dan kabupaten kota. Kedua, peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan utama. Ketiga, sinergi peraturan atau regulasi dalam konteks penanggulangan bencana.
BNPB akan menyempurnakan kerangka KNPDB menjadi dokumen yang disepakati kementerian/ lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Uji sah perlu dilakukan, khususnya table top exercise (TTX) atau Command Post Exercise (CPX).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
