REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Hari jadi Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat diusulkan untuk diubah menjadi 10 September 1870. Hal ini merupakan hasil uji publik mengenai pengusulan ulang hari jadi Sukabumi yang digelar di Aula Pendopo Negara Kabupaten Sukabumi di Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi, Rabu (21/2).
Sebelumnya, hari jadi Kabupaten Sukabumi ditetapkan pada 1 Oktober 1945. Tiap jaman, masyarakatnya boleh meninjau kembali hari jadi, terang guru besar ilmu sejarah, Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Nina Herlina kepada wartawan setelah acara seminar uji publik hari jadi Kabupaten Sukabumi.
Contohnya ujar dia ketika masyarakat mulai berpikir apakah logis kalau usia Kota Sukabumi lebih tua daripada Kabupaten Sukabumi. Seperti diketahui hari jadi Kota Sukabumi ditetapkan 1 April 1914.
Menurut Nina, hari jadi bisa diganti atau diubah asal memenuhi empat aspek ilmiah. Ke empat aspek itu yakni historis, legal, simbolis dan politis. Dari hasil kajian tersebut kata dia timnya menilai tanggal 10 September 1870 telah memenuhi ke empat kriteria yang dipersyaratkan.
Nina menuturkan, jika mengacu pada tanggal tersebut maka usia Sukabumi jauh lebih tua dibandingkan ulangtahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sangat logis ketika umur lebih tua dibandingkan hari ultah RI, imbuh dia. Namun untuk hari jadi provinsi lanjut dia tidak boleh sebelum 17 Agustus 1945 karena istilah provinsi semuanya setelah kemerdekaan.
Bupati Sukabumi Marwan Hamami menambahkan, uji publik ini bisa meluruskan sejarah Kabupaten Sukabumi. Selama ini terang dia hari jadi Kabupaten Sukabumi lebih muda daripada ulang tahun Kota Sukabumi.
Oleh karena itu kata Marwan, pemkab menggelar seminar untuk meluruskan sejarah dari masa yang tercatat dari jaman kolonial Belanda, pendudukan Jepang, dan hingga sekarang ini. Harapannya kata dia anak cucu bisa memahami sejarah Sukabumi dengan baik.
Marwan mengatakan, saat ini masyarakat banyak yang bertanya-tanya mengenai hari jadi Sukabumi yang menjadi polemik. Meskipun kata dia Sukabumi sudah memiliki hari jadi 1 Oktober 1945.
Akan tetapi ungkap Marwan mencermati catatan secara administrasi dari masyarakat baik tokoh pergerakan dan yang lainnya ternyata ada satu perjalanan yang harus diluruskan. Diantaranya hari jadi kabupaten yang lebih muda dibandingkan Kota Sukabumi.
Untuk merubah hari jadi kata Marwan, tidak bisa secara merta dilakukan. Melainkan kata dia penentuan hari jadi memerlukan bantuan dari para pakar dan kajian keilmuan dari tim dari Unpad Bandung.
''Hasil dari kajian ini menjadi pertimbangan akan diajukan ke DPRD Sukabumi,'' ujar Marwan. Nantinya sambung dia akan disusun peraturan daerah (perda) mengenai perubahan hari jadi.
Marwan mengatakan, pelurusan sejarah hari jadi ini penting. '' Kalau mau lebih baik maka luruskan kembali sejarah,'' cetus dia.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan Kabupaten Sukabumi Aam Ammar Halim mengatakan, seminar uji publik ini merupakan upaya pengungkapan kembali memori sejarah dalam peningkatan pemahaman mengenai nilai budaya dan sejarah.
''Selain itu jadi rumusan dari kearifan lokal yang dimiliki daerah,'' cetus dia.
Ammar menambahkan, hasil uji publik hari jadi ini dapat jadi landasan moral menginjak masa depan yang lebih baik. Terutama untuk memperkokoh otonomi daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini khususnya mengacu pada dukungan data arsip maupun peta yang mencerminkan peran daerah dalam sejarah bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
