REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar hukum dan peradilan di Indonesia tak diperjualbelikan. Pemerintah, kata dia, harus memperkuat hukum di Tanah Air sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
"Jangan sampai terjadi hukum yang bisa diperjualbelikan, yang bisa diperdagangkan," ujar Jokowi saat memberikan pembekalan CPNS-Calon Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung 2018 di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/2).
Selain memberikan keadilan, sambung Jokowi, hukum harus dapat menjadi fondasi yang kuat untuk kemajuan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menyampaikan, hukum yang diperjualbelikan akan merusak kepercayaan rakyat serta kepercayaan masyarakat internasional terhadap institusi-institusi di Indonesia.
"Hal ini akan meruntuhkan kepercayaan rakyat dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap institusi-institusi negara kita. Yang bisa merontokkan kepercayaan kepada institusi-institusi yang seharusnya memegang amanah menjaga keadilan," kata Jokowi.
Ia pun yakin terhadap kinerja Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya yang akan selalu menjadi institusi yang berwibawa dan juga terpercaya. "Saya yakin Mahkamah Agung dengan badan peradilan dibawahnya selalu menjadi institusi yang berwibawa dan institusi yang terpercaya serta institusi yang dipercaya oleh rakyat," tambahnya.
Karena itu, ia meminta kepada para calon hakim agar menjadihakim agung yang memiliki integritas, dapat bersikap adil, serta jujur. Presiden menyampaikan pesan agar integritas dan kejujuran tetap dijaga oleh parapenegak hukum sehingga dapat menjadi contoh bagi profesi lainnya.
Saya berpesan bangunterus yang namanya kejujuran dan pegang teguh yang namanya integritas selamakarir saudara sebagai hakim,ujarnya.
Masyarakat, kata Jokowi, berharap agar para penegakhukum dapat menjunjung tinggi keadilan dan mengutamakan profesionalitas sertaintegritas. Menjadi hakim yang bermartabat, sambungnya, dapat memberikan rasa adil danmenjadi fondasi bagi kemajuan bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika