REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady mengatakan, jatuhnya bekisting pierhead atau cetakan pengecoran beton pada proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang berada di depan Kampus Institut Bisnis Nusantara (IBN), Jalan DI Pandjaitan, Jakarta Timur, merupakan peristiwa ketujuh yang berkaitan dengan kecelakaan kerja di proyek elevated yang ada di Indonesia. Menurut Hamka, kejadian tersebut rata-rata terjadi pada pagi hari.
Untuk itu, dia mengatakan, persoalan tersebut perlu dibenahi dan ditinjau kembali mekanisme kerja dan keselamatan kerja dari semua proyek elevated di Indonesia. "Perlu ditinjau kembali mekanisme kerja dan keselamatan kerja. Karena bekerja pada malam hari jauh lebih menimbulkan kelelahan dibanding pada siang hari. Oleh karena itu perlu pengawasan yang ketat," kata Hamka diJalan DI Pandjaitan, Jakarta Timur, Selasa (20/2).
Hamka mengatakan, dengan akan diberlakukannya moratorium semua proyek elevated di Indonesia, dan dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ia berharap agar semua kontraktor yang melaksanakan pekerjaan tersebut memperhatikan keselamatan pekerja. Khususnya bagi pekerja yang bekerja pada saat malam hari.
"Karena ini sudah berkali-kali terjadi, kami harapkan kepada kontraktor-kontraktor yang melaksanakan pekerjaan ini memperhatikan keselamatan kerja di atas segala-galanya," tambahnya.
Bekerja di malam, dia mengatakan akan menyebabkan kelelahan tingkat tinggi. Sehingga, kelelahan tersebut akan menyebabkan lalainya seseorang dalam melakukan pekerjaan. Untuk itu, pekerjaan konstruksi yang berat harus dikerjakan pada siang hari.
"Kelelahan itu yang menyebabkan lalainya seseorang, bukan persoalan teknisnya, tapi lalainya. Karenanya, ini menjadi catatan kita semua, karena sudah beberapa kali. Seperti robohnya tembok di bandara kemarin itu juga pesoalan-persoalan konstruksi," tambahnya.
Oleh karena itu, Komisi V DPR RI akan melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk menyelidiki masalah yang terjadi dalam proyek elevated tersebut. Komisi V DPR, lanjutnya, juga menginstruksikan agar terkait pekerjaan proyek tersebut untuk tidak dilakukan dulu.
"Kita evaluasi dulu semua, masa kita harus korbankan pekerjaan baru korbankan nyawa, janganlah. Semua menyeluruh akan dievaluasi. Nanti akan ada mekanismenya, yang bertanggung jawab kontraktornya," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, pihaknya akan memoratorium atau menghentikan sementara semua proyek elevated yang ada di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan guna menyusun dan menganalisa kembali metode kerja dari kontraktor pelaksana proyek elevated.
Silvy Dian Setiawan
Ikuti Whatsapp Channel Republika
