REPUBLIKA.CO.ID, REMBANG -- Melengkapi hari pertama masa kampanyenya, calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen melakukan silaturrahim dengan KH Musthofa Bisri (Gus Mus). Namun bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Raudlatut Thalibin, Leteh, Kabupaten Rembang, ini pasangan cagub dan cawagub Jawa Tengah tersebut tidak membahas perihal pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Tengah 2018.
Dalam pertemuan ini, kiai yang sekaligus budayawan tersebut justru membahas isu Undang Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat. Kebetulan setiap malam Jumat, Gus Mus menggelar pengajian di pondoknya.
"Saya mampir dan mengikuti sampai selesai, dilanjutkan dengan ngobrol ringan dengan beliau. Yang diobrolkan pun soal UU MD3," jelas Ganjar Pranowo, Jumat (16/2).
Ganjar menyampaikan, dalam pandangan Gus Mus, anggota legislatif sama dengan kepala pemerintahan atau kepala daerah yang semestinya tidak boleh antikritik. "DPR itu kan wakil rakyat, majikannya ya rakyat. Kalau tidak mau dikritik, ya jangan jadi wakil rakyat, lebih baik jadi rakyat biasa saja," jelasnya.
Kepada wartawan, Ganjar mengungkapkan inti dari pertemuannya tersebut, antara lain Gus Mus mengingatkan agar dalam menjalankan birokrasi tidak fakir. Menurutnya, pesan-pesan Gus Mus memang demikian, selalu simpel tapi cukup mengena.
"Mengingatkan akan ada selalu manusia yang butuh, jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka yang muncul adalah perilaku yang buruk. Makanya, ini lah yang harus dihindari oleh setiap pemimpin," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
