Sementara itu, sekitar 300 ulama perwakilan pondok pesantren se-Priangan Timur yang tergabung adlam Forum Masyarakat Peduli Situasi (FMPS) menghadiri rapat di Ponpes an-Nur Jarnauziyyah, Rabu (14/2). Hasilnya, mereka menyepakati enam poin dalam menyikapi potensi serangan ke ulama dan ponpes di wilayah Priangan Timur yang meliputi Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.
Pada poin pertama dalam kesepakatan FMPS ialah mendesak pemerintah, termasuk kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN), guna menangkap dalang pelaku penyerangan terhadap tokoh agama yang meresahkan masyarakat. Poin kedua, FMPS mendesak DPR membuat aturan mengenai jaminan keamanan bagi warga negara dari segala ancaman.
"Di poin ketiga, kami akan meningkatkan pengamanan di lingkungan masing-masing dengan pemuda setempat supaya pemuka agama bisa fokus melakukkan aktivitas pengajian," kata Ketua FMPS KH Aminuddin Bustomi selepas rapat kemarin.
Kemudian, FMPS juga meminta pengusutan secara tuntas dan transparan sejak awal proses hingga selesai agar masyarakat mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi. Sebab, mereka mengkhawatirkan ada rekayasa kasus ketika tidak dipublikasikan ke masyarakat. Pada poin selanjutnya, FMPS meminta semua warga negara diperlakukan sama di mata hukum.
Adapun pada poin terakhir, FMPS meminta pemerintah dan penegak hukum hadir dan aktif dalam menyikapi masalah yang terjadi di masyarakat. Hal ini dibutuhkan guna mencegah korban terus bertambah.
"Harus proaktif dalam mengambil langkah nyata menyikapi masalah ini agar tidak menambah kebingungan dan korban umat," ujar Kiai Aminuddin.
Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Hanafi Rais berharap, pihak intelijen bisa memberikan penjelasan ke Komisi I terkait merebaknya kasus kekerasan dan intoleransi kepada tokoh agama dan rumah ibadah, yang terjadi di beberapa tempat di Tanah Air. Penjelasan ini penting untuk memperjelas apakah benar ada dalang di balik semua rentetan kejadian kekerasan terhadap tokoh agama belakangan.
Penyerangan ulama oleh orang gila.
Paling tidak ada informasi awal untuk memastikan bahwa kejadian intoleran yang terjadi di Jawa Barat dan Jogja adalah yang terakhir. "Yang akan kita lakukan adalah mengundang seluruh pihak yang menguasai bidang intelijen untuk memaparkan apa yang terjadi. Apakah benar semua insiden ini hanya kriminalitas murni atau tidak," kata Hanafi kepada Republika.co.id, Rabu (14/2).
Kalau memang kriminal murni, menurutnya, aparat perlu mengusut setuntas-tuntasnya tanpa pandang bulu. "Jadi, lebih baik dideteksi dini dan dicegah secepatnya. Dan, itu adalah tugas intelijen kita," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
