REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korups (KPK), pada Rabu (14/2), terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah berhasil mengamankan sebanyak 14 orang dan uang sebesar Rp 1 miliar. Kini delapan orang di antaranya telah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK.

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah merinci dari 14 yang diamankan, enam orang diamankan di Lampung yakni terdiri dari tiga anggota DPRD, dua pegawai Pemkab Lampung Tengah dan satu pihak swasta. Sementara yang diamankan di Jakarta sebanyak delapan orang terdiri dari dua anggota DPRD dan enam pegawai Pemkab Lampung Tengah.

"Untuk delapan orang yang diamankan di Jakarta telah dibawa ke kantor KPK di Jakarta dan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif," kata Febri dalam pesan singkatnya, Kamis (15/2).

KPK, sambung Febri, diberikan waktu maksimal 24 jam sampai menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan. Febri menuturkan mereka yang tertangkap tangan diindikasi terkait dengan adanya kebutuhan persetujuan terhadap DPRD. Diduga, para pejabat dan pegawai Pemkab Lampung Tengah membutuhkan persetujuan pada DPRD.

"Kemudian dilakukanlah sejumlah upaya untuk pemberian hadiah atau janji tersebut," jelas Febri.

Sebelumnya, sempat beredar informasi bahwa Bupati Lampung Tengah Mustafa ikut terjaring dalam operasi senyap tersebut. Menurut Febri, sampai saat ini belum ada kepala daerah yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.

"Belum ada kepala daerah yg kita amankan saat ini. Jadi masih DPRD. DPRD diamankan di Jakarta dan Lampung. Kemudian ada pegawai dan pejabat Pemkab Lampung Tengah dan ada pihak swasta. Sampai saat ini tim masih di lapangan," terangnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika