REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 7.649 sekolah di seluruh Indonesia dipastikan tidak mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2018. Sebab, hingga Senin (12/2) pukul 23.59 WIB, ribuan sekolah tersebut tidak mengisi data ke dalam Pangkalan Data Siswa dan Sekolah (PDSS).
Koordinator Humas SNMPTN dan SBMPTN 2018 Tunjung Wahadi memastikan, tidak ada lagi perpanjangan waktu pengisian PDSS untuk SNMPTN 2018. Sekolah yang telah mengisi data, tapi belum finalisasi hingga Senin malam pun dipastikan tidak dapat mengikuti seleksi.
“Jumlah sekolah yang mengisi data ke PDSS sebanyak 18.553 sekolah, adapun yang sudah finalisasi hanya 16.049 sekolah. Siswa yang verifikasi ada sebanyak 1.118.137 siswa,” kata Tunjung, Selasa (13/2).
Dia mengatakan, sekolah terbanyak yang tidak mengisi data ke dalam PDSS untuk SNMPTN 2018 berada di Jawa Barat dengan jumlah 1.318 sekolah. Lalu kedua, Jawa Timur sebanyak 1.067 sekolah, disusul Jawa Tengah sebanyak 789 sekolah. Selanjutnya, di posisi keempat ada Sumatra Utara sebanyak 529 sekolah dan posisi kelima Provinsi Banten sebanyak 393 sekolah.
Adapun untuk jadwal lainnya dalam pelaksanaan SNMPTN 2018 tidak ada yang berubah. Tunjung menjelaskan, pendaftaran SNMPTN akan tetap dibuka pada 21 Februari hingga 6 Maret mendatang. Kemudian, pengumuman seleksi pada 17 April, pendaftaran ulang di PTN masing-masing digelar pada 8 Mei.
“Tahapan selanjutnya masih cukup banyak, tapi mengacu pada pelaksanaan sebelumnya cukup lancar,” kata dia.
Mengenai pendaftaran daring Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2018, menurut Tunjung, dilakukan mulai 5 April hingga 27 April. Pelaksanaan SBMPTN pada 8 Mei, ujian keterampilan pada 9-11 Mei, dan pengumuman hasil seleksi pada 3 Juli 2018.
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli meminta panitia menelusuri penyebab ribuan sekolah tidak mengisi data ke PDSS sebagai syarat mengikuti SNMPTN 2018. Sebab, ada kemungkinan guru dan sekolah di daerah tidak memiliki pemahaman yang cukup terkait jalur SNMPTN 2018.
Menurut Ramli, evaluasi menjadi penting dilakukan oleh panitia untuk mendeteksi alasan-alasan keengganan sekolah untuk berpartisipasi dalam SNMPTN 2018. Dengan begitu, diharapkan ke depan sekolah-sekolah tersebut bisa aktif kembali menjembatani cita-cita siswanya untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri (PTN).
“Perlu ada evaluasi. Pasti ada masalah, kenapa-kenapanya telusuri di setiap daerah, setiap sekolah, problematikanya tentu berbeda. Itu penting karena dalam hal ini yang paling dirugikan itu siswa,” kata Ramli, Selasa (13/2).
Menurut dia, sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat di beberapa daerah yang terkena dampak bencana alam pun jumlahnya cukup banyak. Bencana alam tersebut tentunya telah melumpuhkan beberapa sarana prasana pendidikan di sekolah yang bisa menjadi kendala bagi sekolah untuk mengisi PDSS guna mengikuti SNMPTN 2018.
Guru SMAN 1 Gunungsari, Lombok Barat Mansyur Siphanate menerangkan, di sekolahnya hampir setiap tahun tidak ada siswa yang lolos ke PTN favorit di Pulau Jawa. Padahal, secara administrasi, nilai, dan akreditasi telah memenuhi standar yang ditentukan. Dia menduga banyaknya sekolah yang tidak berpartisipasi dalam SNMPTN 2018 karena hilangnya kepercayaan diri siswa dan sekolah untuk bisa lolos ke PTN favorit.
“Kenyataan ini yang menjadikan kami (siswa dan guru) tidak begitu percaya dengan jalur tersebut. Padahal, hampir semua siswa yang daftar itu menaruh pilihannya di UGM, ITB, atau UI,” kata Mansyur yang juga anggota Biro Organisasi dan Keanggotaan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).
Mansyur melanjutkan, rasa tidak percaya diri siswa dan sekolah secara tidak langsung menimbulkan asumsi bahwa siswa yang bersekolah di daerah tidak akan lulus di PTN top di Indonesia dan hanya akan lulus di PTN di daerah asalnya. Adanya asumsi tersebut menjadikan siswa dan guru tidak lagi memedulikan pengisian data ke dalam PDSS untuk seleksi jalur SNMPTN.
“Siswa itu akhirnya memilih jalur lain saja,” kata Mansyur.
Karena itulah, Mansyur mengaku tidak mengerti apa dan bagaimana proses seleksi yang dilakukanpanitia SNMPTN atau panitia di PTN. Namun, dengan sistem yang ada saat ini, siswa-siswa di daerah merasa didiskriminasi. Maksudnya, mereka seolah tidak memiliki kesempatan yang luas untuk bisa berkuliah di PTN favorit di Indonesia.
Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Profesor Kadarsah Suryadi beranggapan, banyaknya sekolah yang tidak mengisi data ke PDSS karena sekolah mulai berpikir realistis. Sebab, saat ini rata-rata sekolah sangat mempertimbangkan peluang lolos atau tidaknya siswa melalui jalur SNMPTN 2018.
“Daripada harus mengisi PDSS tapi susah atau bahkan tidak lolos, ya akhirnya berpikir realistis,” kata Kadarsah.
Dia melanjutkan, rendahnya partisipasi sekolah asal Jawa Barat dalam pengisian PDSS tidak akan berpengaruh terhadap upaya kampus menjaring calon mahasiswa baru. Sebab, daya tampung di semua PTN, termasuk ITB, sangat terbatas.
“ITB menyediakan 60 persen kursi untuk jalur SNMPTN dari total kuota 3.960 mahasiswa baru. Sebanyak 40 persen lainnya untuk SBMPTN karena kami tidak akan membuka jalur seleksi mandiri,” kata Kadarsah.n gumanti awaliyah
(Pengolah: eh ismail).
Ikuti Whatsapp Channel Republika