Dikonfirmasi terpisah, Ketua Baznas Bambang Sudibyo menjelaskan, Baznas dan Kemenag su dah membahas perpres bersama berbagai kementerian/lembaga. Mulai dari Kementerian Penda yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, hingga Kementerian Keuangan.
"Kemudian saya sudah memohon kepada Menteri Agama untuk mengajukan izin prakarsa penyusunan perpres," kata Bambang kepada Republika.co.id.
Saat ini, menurut dia, "bola" berada di "tangan" Menag. Setelah ini, Menag akan mengundang berbagai kementerian/lembaga untuk membahas perpres tersebut. Setelah itu, baru diajukan kepada Presiden.
"Menteri Agama serius dan mendukung ide untuk membantu mempermudah ASN menunaikan ibadah zakat.Bahkan, saya pernah berbicara dengan Presiden. Presiden secara informal mendukung itu secara resmi belum," ujar Bambang.
Ditemui selepas peletakan batu pertama pembangunan tol Padang-Pekanbaru di Padang, Sumatra Barat, Jumat (9/2), Presiden Jokowi menjelaskan pemungutan zakat dari gaji bulanan ASN Muslim masih wacana. "Jadi masih wacana, belum ada rapatnya, belum ada ratasnya, belum ada keputusannya. Jadi, jangan dipolemikkan. Wong belum ada keputusan apa-apa," katanya.
Presiden kemudian menjelaskan, dalam rapat KNKS awal pekan ini, topik utama pembicaraan berkaitan dengan ekonomi syariah. "Jadi, sebenarnya tidak ada pembahasan khusus mengenai pengumpulan zakat di ASN kita," ujarnya.
Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbasis organisasi massa Islam yang tergabung dalam Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (Poroz) turut menyikapi rencana pemungutan zakat dari ASN Muslim. Poroz dalam pernyataan pers setelah diresmikan pada Jumat (9/2), menyampaikan beberapa per nyataan terkait polemik yang muncul. Salah satunya meminta agar wacana ini harus dihentikan.
Karena menimbulkan efek negatif pada perkembangan zakat yang sejatinya telah bagus," kata Direktur Utama Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama (Laziz NU) Syamsul Huda mewakili Poroz.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
