REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK UTARA -- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menggelar sosialisasi penertiban Gili Meno. Sosialisasi digelar dengan dialog seputar penertiban di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Rabu (7/2) kemarin.

Kepala Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan Pemkab Lombok Utara, Lalu Majemuk, mengatakan, penertiban akan memerhatikan aspek keamanan, kenyamanan dan keindahan. Penertiban dan penataan Gili Meno sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilakukan dengan tahapan mekanisme dialog dan sosialisasi.

"Penertiban rencananya dilakukan pada Maret mendatang, kami berharap kerja sama kita semua karena penertiban ini berlaku untuk semua, baik bangunan pemerintah maupun swasta," ujar Majemuk.

Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemkab Lombok Utara Hermanto menjelaskan, akan ada musyawarah tim yang lebih besar untuk merumuskan formula yang tepat dari sisi penegakan hukum penertibannya. Mulai dari TNI, Polri, Pol PP dan semua stakeholder yang ada.

"Penertiban dilakukan di sepanjang jalan di sempadan roi pantai tidak diperkenankan ada bangunan. Nantinya akan ditata menjadi tiga jalur, yaitu jalur sepeda, jalur dokar, dan jalur pejalan kaki," kata Hermanto.

Keindahan Pantai Gili Trawangan

Kepala Dusun Gili Meno Iskandar berharap sebelum ada penertiban dan pembongkaran diberikan grand design. Dengan begitu pengusaha Gili Meno bisa membongkar sendiri bangunan yang ada, mengingat ada 41 bangunan pengusaha dan masyarakat di Gili Meno yang akan ditata.

"Jangan sampai pemerintah hanya memberi aturan tapi pada akhirnya juga dilanggar bila belum ada grand design," ucap Iskandar.

Gili Meno, bersama Gili Trawangan dan Gili Air merupakan tiga gili yang berdekatan dan menjadi destinasi wisata andalan Pemkab Lombok Utara. Penataan bangunan di bibir pantai juga sebelumnya telah dilakukan Gili Trawangan pada tahun lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika