Rabu 07 Feb 2018 16:55 WIB

Jabar Genjot Pembangunan Tujuh Waduk

ada 4 fungsi utama waduk ini, yaitu irigasi, PLTA, pengendali banjir, dan pariwisata.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Budi Raharjo
Perahu melintas di atas permukaan air waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (16/9).
Foto: Antara/Dedhez Anggara
Perahu melintas di atas permukaan air waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (16/9).

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Pemprov Jawa Barat tahun ini akan menggenjot pembangunan infrastruktur waduk untuk peningkatan produksi pangan. Menurut Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar, ada tujuh waduk yang sedang dan akan dikerjakan pada tahun ini.

Selain itu, ada juga waduk yang dibangun untuk menanggulangi banjir dan persediaan air baku. Deddy Mizwar mengatakan, ketujuh waduk tersebut, ada di Sukamahi dan Ciawi (Bogor), Sadawarna, Cipanas (Subang-Sumedang), Matenggeng (Ciamis-Cilacap), Leuwi Keris (Ciamis-Tasikmalaya), dan Kuningan.

"Sukamahi dan Ciawi ini untuk buffer Jakarta, air baku, selain buat irigasi, dan PLTA. Pembebasan sudah selesai," ujar Deddy Mizwar yang akrab disapa Demiz, Rabu (7/2).

Menurut Demiz, waduk lainnya adalah Sadawarna, antara Subang dengan Sumedang, ada juga Waduk Cipanas. Jadi di Sumedang ada tiga (waduk), Jatigede, Sadawarna, Cipanas. Kemudian Matenggeng, antara Ciamis dan Cilacap, ada juga Leuwi Keris antara Ciamis dan Tasikmalaya. Kemudian, ada satu lagi proyek Waduk Kuningan.

"Cirebon Raya pasokan air bersihnya juga belum tercukupi. Ini (Waduk Kuningan) barang kali, salah satu tempat air baku untuk pasokan air bersih ke Cirebon Raya," katanya.

Demiz menjelaskan, minimal ada empat fungsi utama dari waduk-waduk ini, yaitu irigasi, PLTA, mengendalikan banjir, dan pariwisata. "Tujuh (waduk) kita bangun tahun ini mulainya. Kalau ngga beres, waduh... Kita harus jadi lumbung pangan terbaik," katanya.

Demiz pun, menyoroti sistem rantai pasok atau distribusi pangan yang kurang tertata baik di Jawa Barat menjadi penyebab utama lonjakan harga pangan atau menghilangnya sejumlah komoditas pangan di pasaran. Belum lama ini, akibat lonjakan harga beras, pemerintah berencana mengimpor beras walaupun menjelang masa panen raya.

"Penyebab kenaikan harga substansinya ada di rantai pasok, ini yang harus dibenahi. Inilah penyebab masalah sejak puluhan tahun," katanya.

Menurut Demiz, karena distribusi yang yang kurang tertata, akhirnya muncullah spekulan dan impor. Saat ini, Pemprov Jabartengah memperkuat upaya pemantauan harga komoditas pangan di Jawa Barat. Hal ini dilakukan bersama sejumlah pihak lainnya untuk mengendalikan angka inflasi di Jawa Barat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement