REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, berdasarkan data BPS Jatim, sekitar 23 persen kemiskinan di pedesaaan ditentukan oleh beras. Sedangkan di perkotaan, beras hanya mempengaruhi kemiskinan sebanyak 19 persen. Untuk itu, penanganan kemiskinan dengan memberikan bantuan beras subsidi diyakininya menjadi salah satu solusi di Jatim.
"Bantuan beras atau pangan menjadi langkah yang paling tinggi untuk mengurangi kemiskinan," kata Soekarwo saat memimpin Rapat Koordinasi Penurunan Kemiskinan, di Ruang Rapat Bhinaloka Adikara Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya, Selasa (6/2).
Pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu menjelaskan, sasaran pokoknya lebih pada fungsi siapnya beras di rumah tangga. Menurutnya, ini dilakukan agar jangan sampai beras di pedesaan menyebabkan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan.
Jatim Target Turunkan Kemiskinan Menjadi 9,44 Persen
Sebagai implementasinya, lanjut Soekarwo, Dinas Pemberdayaan dan Desa Provinsi Jatim memberikan bantuan beras bersubsidi tahap I dan II, kepada 69.276 rumah tangga pada percentil 9, dan 58.575 rumah tangga pada percentil 10. Bantuan ini dilakukan berdasarkan sensus by name, by address yang dilakukan bersama BPS Jatim.
"Selain beras bersubsidi, beras rastra juga diberikan kepada masyarakat miskin melalui Dinas Sosial Provinsi Jatim," ujar Soekarwo.
Dengan adanya detail data by name, by address, lanjut Soekarwo, akan memudahkan penanganan dan penanggulangan kemiskinan. Kesemuanya itu jika dilakukan bisa menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 10,1 persen pada Maret 2018.
"Sedangkan untuk menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 9,44 persen pada September 2018, beras subsidi by name, by address, dan beras rastra diberikan kepada sekitar 250.000 rumah tangga yang dilakukan pada Agustus 2018," kata Soekarwo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika