REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Intensitas hujan yang tinggi beberapa hari terakhir menyebabkan daerah Jakarta Bogor Depok Tanggerang Bekasi (Jabodetabek) mengalami banjir. Di Depok ratusan rumah terendam banjir di beberapa wilayah seperti, Beji, Sukamjaya, Pancoran Mas, Cimanggis dan Cipayung.
Ketua Satgas Pemantau Perijinan Pembangunan Depok (SP3D), Torben Rando Oroh, menilai banjir yang tak pernah teranggulangi dikarenakan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak serius mengatasi banjir. Khususnya mulai dari pencegahannya.
"Jadi bukan karena intensitas hujan yang tinggi saja, tetapi pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kerja sama dengan daerah lainnya itu masih berantakan," ujar Rando, Selasa (6/2).
Rando juga menilai, beberapa faktor penyebab banjir lainnya yakni karena sistem drainase yang kurang memadai, izin mendirikan bangunan (IMB) yang tak sesuai dengan tata ruang dan jalur hijau serta banyaknya bangunan yang melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Pemkot Depok belum maksimal mengatur, mengawasi dan mengakan aturan itu semua. "Justru yang terjadi cukup banyak warga Depok mencegah banjir atas inisiatifnya sendiri, seperti membuat biopori, normalisasi saluran air dan sungai," tuturnya.
Menurut Rando banjir di Depok ini bukan masalah yang baru. Butuh keberanian dari Pemkot Depok untuk menghentikan semua bentuk pelanggaran dari penyebab utama banjir tersebut.
"Pemkot Depok harus bersikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran terkait tata ruang dan RTH " tegasnya.
Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengatakan, masalah banjir di Depok harus diselesaikan bersama dengan pemerintah kota lainnya seperti dengan Bogor, Tangerang, Bekasi dan juga Jakarta.
"Kami sudah cukup serius mengatasi persoalan banjir dengan rutin melakukan normalisasi saluran air, sungai-sungai dan juga situ-situ yang ada. Ke depan kami akan menjadikan sungai dan situ sebagai tempat yang berada di depan rumah," pungkas Pradi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika