Senin 05 Feb 2018 13:57 WIB

Pemerintah akan Relokasi Terbatas Masyarakat Asmat

Relokasi akan mempertimbangkan kearifan dan budaya lokal.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Nur Aini
 Anak-anak yang sakit menunggu pengobatan di sebuah rumahsakit di Agats, Distrik Asmat.
Foto: Antara/M Agung Rajasa
Anak-anak yang sakit menunggu pengobatan di sebuah rumahsakit di Agats, Distrik Asmat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Idrus Marham menyampaikan, pemerintah akan fokus melakukan kajian relokasi terbatas atau relokasi terkonsentrasi untuk menangani masalah kesehatan di daerah Papua. Relokasi terbatas ini akan dilakukan berdasarkan kearifan dan budaya lokal, serta tanah ulayat.

"Maka kajian yang kita lakukan sangat memungkinkan dilakukan relokasi terbatas atau relokasi terkonsentrasi secara bersungguh-sungguh, tetap berbasis kearifan lokal, berbasis budaya lokal, berbasis tanah ulayat, " kata Idrus di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (5/2).

Selanjutnya, pemerintah pun akan menentukan lokasi untuk dibangun permukiman yang layak bagi masyarakat setempat. Ia meyakini, dengan relokasi terkonsentrasi ini akan membantu masyarakat di Kabupaten Asmat untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan dan lainnya dengan baik.

Menurut dia, langkah kajian relokasi terbatas dilakukan sebab tanggap darurat masalah kesehatan di Kabupaten Asmat sudah berakhir. Saat ini pemerintah memasuki tahapan perawatan dan pembinaan masyarakat setempat.

Idrus mengatakan, masalah kesehatan yang terjadi di Kabupaten Asmat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal itu seperti daerah yang terisolasi, kondisi pendidikan, dan  kesehatan, serta pola hidup masyarakat. "Karena pendekatan yang kita lakukan terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan," kata dia.

Sejumlah kementerian terkait pun, kata dia, akan terintegrasi untuk melakukan pembangunan daerah setempat. Hal itu seperti layanan kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, layanan pendidikan oleh Kemendikbud, serta pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR.

"Kita di dalam rapat kementerian yang dipimpinoleh Menko PMK dan Kepala Staf Kepresidenan di tingkat jajaran eselon I sudahmendiskusikan ini," ucap Idrus.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement