REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengimbau kepada rumah sakit swasta yang mengkhususkan pada pelayanan bersalin untuk melaksanakan pelayanan Sistem Integrasi Layanan Kependudukan (Si Dukun) 3 in 1. Ia mengimbau kepada rumah bersalin swasta apalagi yang mengkhususkan pada pelayanan bersalin untuk bisa lebih cepat dan lebih kolaboratif.
"Sehingga sistem ini nanti terlaksana kepada semua rumah sakit," kata Anies di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Jumat (2/2).
Dengan program ini, maka ibu yang melahirkan anak dan bisa pulang membawa bayi bersama dengan enam dokumen. Enam dokumen itu adalah surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, kemudian Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga yang sudah update dan akta kelahiran serta kartu identitas anak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
"Tidak ada, tidak ada biaya ini gratis dan saya sampaikan kepada tim Dukcapil bulan November saya sampaikan bahwa yang mengurus surat-surat tidak boleh mengisi formulir dua kali," kata Anies.
Dia jelaskan untuk nama alamat cukup sekali dan tidak boleh ada pertanyaan yang sama. Formulir yang berbeda dengan pertanyaan yang sama, karena kalau formulirnya beda isinya sama buat apa punya sistem integrasi.
"Sistem informasi itu harus bisa membuat kita cukup memberikan informasi dasar. Jadi saat ini informasi apapun cukup dimasukan sekali dan bisa dipakai kebutuhan lainnya," kata Anies.
Ditambah Pemprov DKI sudah memiliki data yang terintegrasi "One Data One Map One Policy" menjadi satu kesatuan, makan diharapkan bisa jauh lebih cepat lagi, katanya.
"Dan saya apresiasi Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang telah telah membantu pelaksana program ini. klKita ingin bisa jadi contoh bahwa rumah sakit swasta hadir menjadi bagian dari gerakan bersama pemerintah," kata Gubernur.