REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto memimpin apel deklarasi pilkada damai dan pengamanan pilkada Kota Sukabumi serta Jabar di Lapangan Merdeka, Kota Sukabumi, Jumat (2/2). Dalam kesempatan tersebut Kapolda berupaya meyakinkan kepada masyarakat bahwa TNI/Polri siap mengamankan pilkada serentak pada 27 Juni 2018 mendatang.
Apel deklarasi pilkada damai ini diawali dengan pemeriksaan personel dan pengamanan pilkada oleh Kapolda Jabar didampingi Wali Kota Sukabumi Mohamad Muraz dan unsur penyelenggara pemilu lainnya. "Pada hari ini kami melaksanakan apel pilkada damai di Kota Sukabumi setelah sebelumnya di Cirebon dan Garut," kata dia kepada wartawan selepas apel pilkada damai.
Selanjutnya kata dia apel pilkada berikutnya akan dilakukan di wilayah Bogor. Kegiatan ini lanjut dia sebagai upaya untuk mengecek kesiapan personel dan peralatannya.
Apel ini pun ungkap Agung, untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa TNI/Polri siap mengamankan pilkada. Bahkan kata dia di Sukabumi ia bersyukur kepada Allah SWT karena ada dua hal yang positif. Pertama, ujar Agung, pengucapan ikrar pilkada yang disampaikan para bakal calon wali kota Sukabumi dan parpol pendukung. Mereka sambung dia mendeklarasikan diri dan bersepakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Sukabumi.
Hal positif kedua kata Agung yakni adanya komunitas netizen yang mendeklarasikan anti hoaks dan ujaran kebencian atau hate speech. Adanya dukungan personel dan peralatan pengamanan serta dua hal positif ini sambung dia diharapkan mendukung terlaksananya pilkada di Sukabumi dan Jawa Barat yang berjalan aman dan kondusif.
Di sisi lain dalam sambutannya di acara apel deklarasi damai Kapolda menekankan pentingnya para bakal calon wali kota dan partai pendukung untuk mematuhi ketentian yang ada. "Jika tidak dipatuhi maka berpotensi menimbulkan kerawanan yang dapat menggangu penyelenggaraan pilkada," cetus dia.
Untuk mengantisipasi timbulnya potensi kerawanan selama kampanye seperti tindakan pelanggaran yang mengganggu stabilitas kemananan kata Agung maka Polda Jabar akan mengambil langkah tegas. Diantaranya mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU baik provinsi maupun kabupaten/kota dan bersama bawaslu menertibkan kegiatan kampanye yang tidak berdasar di KPU.
Di sisi lain untuk penangaan tindak pidana pilkada lanjut Agung, Polda Jabar, Kejaksaan, Bawaslu, dan Panwaslu akan mengoptimlakan peran Sentra Gakkumdu. Keberadaan sentra gakkumdu ini, tutur dia, dapat menyelesaikan dengan tuntas setiap pelanggaran yang terjadi secara tegas profesional, proporsional dan prosedural.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
