REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengatakan, rencana penggantian nama Jalan Mampang Prapatan hingga Warung Buncit menjadi Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution masih dalam tahap pengkajian aturan.

Sandi menyebut, Pemprov DKI berencana merombak aturan terkait pemberian nama jalan karena dinilai tidak melibatkan pihak-pihak yang dinilai kompeten dalam mengupas aspek sejarah hingga tata kota.

"Jadi prosesnya selama ini rupanya dilakukan oleh internal (pemprov) saja. Pak Anies berencana untuk mengajak semua yang di luar pemprov juga," kata dia di Balai Kota, Kamis (1/2) malam.

Sandi menilai, memang perlu pelibatan akademisi, budayawan dan juga para pemerhati sejarah dalam menentukan nama jalan. Ia menyebut saat ini proses atau rencana penggantian nama jalan tersebut masih berjalan. Namun, pemprov masih fokus mengkaji perubahan aturan yang ada.

Baca juga, Anies: Kami tak Bisa Sekonyong-konyong Ganti Nama Jalan.

"Yang paling kita pastikan kita harus memberikan penghargaan kepada pahlawan. Dan kita pastikan bahwa semua pahlawan bisa dihargai dan untuk ke depan diingat oleh generasi yang akan datang," ujar Sandi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan jajarannya untuk menghentikan sosialisasi perubahan nama jalan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Ia beralasan, perubahan nama jalan itu saat ini masih dalam tahap pengkajian. "Proses yang sekarang ada, saya akan hentikan. (Sosialisasi) dihentikan semuanya," kata Anies.

Anies mengatakan, saat ini ia masih merencanakan untuk mengubah keputusan gubernur Nomor 28 Tahun 1999 terkait pedoman penetapan nama jalan. Sebab, kata dia, dalam kepgub itu tidak diatur pelibatan pihak-pihak yang dinilai dibutuhkan dalam penentuan nama jalan itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika