REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan para prajurit TNI terus berada di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua selama 270 hari. Tujuannya tak lain guna membantu pemerintah daerah memulihkan kondisi kesehatan warga di wilayah itu. "Kami terus bekerja sama dengan Pemda. Saya sudah bertemu Bupati Asmat Elisa Kambu. Beliau menyampaikan rasa terima kasih kepada TNI dan Polri karena sudah bisa masuk sampai ke semua wilayah Asmat," kata Hadi di Timika, Kamis (1/2).
Secara umum, Panglima TNI mengatakan, permasalahan wabah penyakit campak di Asmat sudah bisa teratasi dan tertangani dengan baik. Meski demikian, prajurit TNI tetap disiagakan di Asmat untuk membantu menangani berbagai permasalahan, terutama jika ada warga yang mengalami kesakitan. "Pasukan masih tetap saya gelar untuk menangani hal-hal itu apabila masih ada. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi warga yang sakit," ujarnya.
Di tempat yang sama, Kapuspen TNI Mayjen M Sabrar Fadhilah mengatakan sesuai laporan Tim Satgas Kesehatan Terpadu di Kabupaten Asmat, masih terdapat kampung-kampung (desa) di wilayah itu yang belum melaporkan kondisi warganya. Penyebabnya karena kesulitan akses komunikasi dan transportasi.
Secara bertahap TNI akan menambah kekuatan personel dokter untuk menjangkau kampung-kampung yang terisolasi itu guna mengobati warga yang sakit. TNI telah mengerahkan tiga kapal yaitu KRI, kapal cepat dan kapal TNI AL yang relatif lebih kecil.
Pengerahan tiga kapal tersebut ke Asmat lantaran tidak semua tempat bisa didarati oleh helikopter. "Ada tiga helikopter yang kami operasikan, namun tidak semua titik bisa menggunakan helikopter karena tidak ada tempat untuk mendarat. Karena itu agar lebih efektif maka kami menggunakan kapal untuk mengangkut personel maupun mendorong logistik ke titik-titik yang memang diperlukan," jelas Mayjen Fadhilah.
Hal mendesak lain yang akan segera ditindaklanjuti yaitu menyiapkan peralatan komunikasi. Mengingat terdapat 11 titik atau kawasan di Asmat yang memang sama sekali tidak bisa dijangkau dengan akses komunikasi apapun.
"Di 11 titik itu sama sekali tidak bisa membuat laporan karena signal tidak ada. Sehingga kebutuhan radio sangat penting agar bisa melaporkan situasi di kampung ke ibu kota distrik dan selanjutnya dari ibu kota distrik ke ibu kota kabupaten. Sehingga penanganan pasien dari kampung-kampung yang jauh itu bisa cepat," jelasnya.
Mayjen Fadhilah mengatakan hal-hal yang tidak bisa ditangani oleh prajurit TNI menjadi bahan laporan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kepada Presiden Joko Widodo. Selanjutnya laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh kementerian dan bidang-bidang terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan lembaga-lembaga lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika