REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Disparbud menargetkan kunjungan wisatawan selama 2018 mencapai 49,7 juta orang. Sebanyak 48 juta di antaranya ditargetkan wisatawan nusantara (wisnus) dan 1,7 juta wisatawan mancanegara (wisman).
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menekankan beberapa hal terkait rencana strategis yang perlu dilakukan untuk mendongkrak pariwisata di Jawa Barat. Hadir dalam rakor ini para Kepala Disparbud kabupaten/kota, serta para stakeholder kepariwisataan dan kebudayaan se-Jawa Barat,
Aher menekankan inovasi dan visi besar dalam pengembangan pariwisata di Jawa Barat dan pengembangan nilai tambah pariwisata harus bisa dipastikan kembali atau bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia mengatakan urusan pengembangan pariwisata harus menjadi prioritas.
Wisatawan menggunakan gantole di kawasan wisata Lodge Maribaya, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Ahad (5/11).
"Jangan ragu untuk berinovasi untuk kepariwisataan, dan pariwisata itu added value-nya penuh untuk kita. Kita bahan dasarnya ada, karena bumi yang kita miliki indah segala macamnya," kata dia.
Dia mencontohkan, Kabupaten Pangandaran telah berhasil melakukan terobosan, sehingga dunia wisata di sana bisa memberikan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) signifikan untuk pemasukan daerah.
"Sejak awal Pangandaran punya kesadaran kalau unggulannya adalah kepariwisataan. Ketika Pangandaran menjadi Kabupaten Pangandaran, PAD-nya itu Rp 22 miliar. Tahun 2017 PAD Pangandaran Rp144 miliar. Lompatannya berkat pariwisata luar biasa," kata Aher.
Lebih lanjut ia mengatakan terobosan dan visi yang dilakukan Pangandaran terlihat pada landscape kotanya. Pangandaran berani menghilangkan sekolah dan puskesmas kecil untuk membuat ruang terbuka hijau atau taman dilengkapi jalan besar.
Kemudian Pemkab Pangandaran mengganti sekolah dan puskesmas tersebut oleh bangunan sekolah dan puskesmas yang lebih besar di lokasi lain. Selain itu, penyelenggaraan sebuah kegiatan budaya harus terkoordinasi dengan baik, sehingga bisa berlangsung dengan gebyar.
"Oleh karena itulah, koordinasi sangat penting untuk melipatgandakan dampak positif atau manfaat sebuah event pariwisata dan budaya. Sehingga dampaknya tidak saja pada kesuksesan penyelenggaraan, tapi juga berdampak pada transaksi perekonomian yang memadai yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat," kata dia.
Hal lain yang ditekankan Aher, infrastruktur atau fasilitas budaya. Dia mencontohkan gedung-gedung pertunjukkan atau gedung kesenian representatif harus dimiliki sebuah daerah.
Berbagai acara seni dan budaya juga harus masuk dalam kalender event dan terinformasikan dengan baik melalui sebuah media.
"Tempat-tempat pertunjukkan harus ada mewadahi karya-karya seni untuk ditampilkan dan dinikmati secara baik, sekaligus dikembangkan, dan dihargai. Dan kemudian membangun kebahagiaan lewat seni. Jadi, gedung kesenian harus ada di kabupaten/kota masing-masing hiji (satu)," kata Aher.
"Pada saat yang sama kita ingin ada destinasi wisata unggulan. Unggulannya nanti buat unggulan tingkat provinsi. Nanti masing-masing kabupaten/kota punya lima unggulan misalnya, dan satu unggulannya kelas provinsi. Nah, nanti dari tingkat provinsi tinggal menentukan mana unggulan untuk ke tingkat nasional," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
