REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Idrus Marham mengungkapkan, relokasi menyeluruh masyarakat Kabupaten Asmat, Papua, tak dapat dilakukan. Menurutnya, yang dapat dilakukan di sana adalah relokasi terbatas.
"Dalam rapat koordinasi yang sudah kita lakukan dan telah mendengar penjelasan yang lebih konkret, maka kita berkesimpulan, relokasi menyeluruh tak mungkin dilakukan," ujar Idurs dalam Rapat Konsultasi bersama DPR RI di Kompleks Palemen Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).
Karena itu, kata dia, yang dapat dilakukan di sana adalah relokasi terbatas. Relokasi dengan melakukan konsentrasi di tempat-tempat tertentu untuk membangun komunitas adat terpencil. Relokasi terbatas itu memiliki beberapa syarat yang harus dikedepankan.
"Dengan demikian, rumah-rumah yang menyebar itu kita satukan di satu tempat dengan syarat, secara sungguh-sungguh memperhatikan ciri dan karakter budaya masyarakat di sana," tutur Idrus.
Ia menilai, pengonsentrasian tempat atau komunitas di sana tidak mungkin melanggar ciri dan karakter masyarakat setempat. Dengan melakukan relokasi terbatas dengan membangun komunitas adat terpencil itu, Idrus menjelaskan, kementerian terkait dengan kesehatan dan pendidikan untuk menyentuh masyarakat Asmat.
"Kementerian PU-PR atau ESDM masalah air dan sebagainya dipikirkan bersama-sama," lanjut dia.
Idrus menuturkan, secara geografis, daerah Asmat terdiri dari rawa-rawa. Kondisi yang menurutnya rentan akan timbulnya penyakit. Pola permukiman mereka, kata dia, menyebar dan tidak berkumpul di satu tempat saja. Karena itu, kondisi alam di Asmat sangat memengaruhi cara dan kondisi hidup mereka.
"Untuk menjangkau distrik-distrik itu diperlukan juga perjuangan dengan menelusuri sungai-sungai dengan kapal boat," terang dia.
Seperti diketahui, saat ini sedang terjadi kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat. Tak sedikit masyarakat Asmat yang menjadi korban. Data terakhir, Idrus menyampaikan, korban jiwa bertambah satu menjadi 72 jiwa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
