REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (SI) Indonesia, Hamdan Zoelva mendapat penjelasan dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengenai pidato Kapolri yang kontroversial. Ia memahami tidak ada niat dari Kapolri mengesampingkan ormas Islam.
"Setelah mendapat penjelasan (dari Kapolri), kami memahami bahwa tidak ada niatan beliau untuk mengesampingkan ormas Islam selain NU dan Muhammadiyah," kata Hamdan Zoelva di rumah dinas Kapolri, Jakarta, Rabu (31/1).
Hamdan bersama delapan petinggi DPP Syarikat Islam menemui Kapolri untuk meminta penjelasan mengenai video pidato Kapolri yang menjadi polemik. Hamdan juga mengatakan bahwa ternyata ada pemenggalan durasi video yang tersebar di internet sehingga terjadi kesalahpahaman dalam memaknai video pidato Kapolri.
"Pidato Kapolri itu durasinya 26 menit, tapi yang jadi viral itu terpotong sebagian sehingga menghilangkan seluruh rangkaian cerita pidato," kata pakar hukum tata negara ini.
Hamdan menambahkan, baru setelah mendapat penjelasan dari Kapolri, pihaknya bisa memahami bahwa tidak ada niat Kapolri untuk mengesampingkan ormas-ormas Islam di Indonesia. Ia pun mendapat penjelasan bahwa kelompok takfiri yang dimaksud Kapolri adalah kelompok-kelompok bernuansa radikal, bukan ormas Islam.
Menurut dia, pidato Kapolri itu adalah pidato lawas yang disampaikan di Pondok Pesantren milik Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Maaruf Amin dalam acara Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Annawawi, Serang, Banten pada 8 Februari 2017. Ia mengatakan nantinya pihaknya juga akan menemui Maaruf Amin guna mengkonfrontir keterangan Kapolri tersebut.
Sebelumnya, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Tengku Zulkarnain membuat surat terbuka yang diunggah di akun Facebook pribadinya untuk menanggapi pidato Kapolri tersebut. Dalam surat terbuka itu, Zulkarnain mengatakan memprotes keras perkataan Tito yang tidak menganggap perjuangan umat Islam di luar ormas Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
"Saya sangat kecewa dan berkeberatan atas pidato Kapolri yang saya nilai provokatif, tidak mendidik, buta sejarah, tidak berkeadilan dan rawan memicu konflik," kata Zulkarnain.
Pihaknya meminta Kapolri Tito untuk segera meminta maaf kepada umat Islam dan menarik isi pidato tersebut. "Saya dan umat menunggu pernyataan maaf dari Kapolri," kata dia.
Adapun potongan pidato Kapolri yang menjadi kontroversi adalah sebagai berikut: "Perintah saya melalui video konferens minggu lalu saat Rapim Polri, semua pimpinan Polri hadir, saya sampaikan tegas, menghadapi situasi saat ini, perkuat NU dan Muhammadiyah. Dukung mereka maksimal.
Semua Kapolda saya wajibkan untuk membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Para Kapolres wajib membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten/kota.
Para Kapolsek wajib untuk di tingkat kecamatan bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah. Jangan dengan yang lain. Dengan yang lain itu nomor sekian. Mereka itu bukan pendiri negara. Mau merontokkan negara malah iya, ya. Tapi yang sudah konsisten dari awal sampai hari ini, itu adalah NU dan Muhammadiyah.
Termasuk kami berharap hubungan antara NU dan Muhammadiyah juga bisa saling kompak. Satu sama lainnya. Boleh beda pendapat, tapi kalau sudah bicara NKRI, mohon, kami mohon dengan hormat, kami betul-betul titip, kami juga sebagai umat muslim, harapan kami hanya kepada dua organisasi besar ini".
Ikuti Whatsapp Channel Republika
