REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam sebuah video yang beredar ditanggapi beragam oleh berbagai pihak. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), Irfan Saprudin, mengatakan bahwa sebagai pejabat tinggi, seorang Kapolri harus sadar dan faham dengan kedudukannya.
Oleh karenanya, menurutnya, pejabat tersebut hari bisa mengontrol perilaku dan pernyataan-pernyataan yang akan di keluarkan. Karena yang bersangkutan tidak bisa mengatasnamakan pribadi atau individual.
"Pernyataan seorang pejabat akan memengaruhi dan berdampak secara sosial dan politik di masyarakat (bangsa dan negara). Pejabat tersebut diundang atas jabatannya, bukan karena individunya. Karena ketika berbicara memakai baju seragam, jabatan tersebut adalah seorang Kapolri," kata Irfan, melalui pesan elektronik kepada Republika.co.id, Selasa (30/1).
Irfan mengatakan, ada beberapa hal yang bisa dianalisis dari pernyataan Tito tersebut. Karena berbicara di kalangan satu ormas, maka biasanya seorang pejabat akan mengungkapkan pujian terhadap ormas tersebut. Meski merasa berbicara di kalangan terbatas, ia menilai Kapolri tetap tidak perlu menyatakan seperti itu.
Menurutnya, hal itu berlebihan. Irfan mengatakan, tidak menutup kemungkinan pengetahuan seorang Kapolri tentang ormas Islam yang besar sangat terbatas hanya kepada NU dan Muhammadiyah saja. Sedang yang lain kurang dikenalinya.
Sementara ini, menurutnya, masyarakat umumnya banyak mempersepsi bahwa pejabat tinggi sekelas Kapolri pasti memiliki pengetahuan tentang sejarah ormas dan jumlah ormas, peran dan kontribusi mereka terhadap negara. "Tetapi, dengan pernyataannya tersebut, apakah kita boleh merubah persepsi?" lanjutnya.
Irfan mengatakan, pemahaman terhadap arti tugas, posisi dan tanggungjawab sebagai seorang pejabat tinggi setingkat Kapolri harus dipahami dan diresapi. Ia mempertanyakan apakah itu juga sebagai fenomena kegagalan sistem pendidikan di Keposilian. "Apa mungkin terjadi seperti itu? Rasanya tidak mungkin. Bisa juga para pembantu disekelilingnya memberikan informasi kepada atasannya banyak distorsi, anomali dan kurang akurat, hal ini juga bisa jadi?" ujarnya.
(Baca Juga: Kapolri akan Temui Ormas-Ormas Islam, Ini Penyebabnya)
Irfan menarasikan kesimpulan yang dapat diambil dari fenomena hubungan polisi dengan masyarakat selama ini. Menurutnya, selama ini kapolri (polisi) kurang bersilaturrahmi kepada ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. "Harus dipahami bahwa fungsi Polri adalah pengayom dan pelindung masyarakat, bukan sebagai pengadu domba masyarakat dan ormas," kata dia.
Ia juga menyarankan agar dikalangan internal Polri mengadakan kegiatan untuk mengkaji dan membaca sejarah Ormas Islam di Indonesia dengan jernih, objektif dan menghilangkan prasangka negatif. Ia menambahkan, bahwa Polri harus kembali ke jati diri yang sejati sebagai polisi Indonesia yang profesional, amanah dan dicintai rakyat.
Dalam video yang beredar, berikut pernyataan Kapolri Tito tersebut:
"Saat Rapim Polri, saya sampaikan tegas menghadapi situasi saat ini, perkuat NU dan Muhammadiyah. Dukung mereka maksimal. Semua Kapolda yang wajibkan untuk membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua kapolres wajib untuk membuat kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten dan kota. Para Kapolsek wajib untuk di tingkat kecamatan bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah, jangan dengan yang lain. Dengan yang lain itu nomor sekian. Mereka bukan pendiri negara, mau merontokkan negara malah iya."
Ikuti Whatsapp Channel Republika