REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menyatakan saat ini Polri masih melakukan kajian terkait nama yang akan diajukan untuk menjadi pelaksana tugas (plt) gubernur, seperti yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri. Pengkajian itu dilakukan oleh Divisi Hukum dan Asisten Sumber Daya Manusia Polri.
Setyo mengungkapkan, pengkajian soal nama yang diajukan juga melibatkan sejumlah ahli. "Pasti undang ahli, ada beberapa ahli sebagai masukan, kalau kita kaji sesuatu kita undang Ahli-ahli," kata Setyo di Senayan Jakarta Selatan, Selasa (30/1).
Para ahli, kata Setyo, akan mengkaji aturan dan hierarki hukum, mulai dari UUD, UU dan seterusnya terkait aturan tersebut. Sehingga, penerapan hukum dapat dilakukan maksimal. Kendati demikian, ahli-ahli tersebut tidak menentukan keputusan. Para ahli hanya bertugas memberikan masukan pada proses pengkajian.
Setyo pun menegaskan dalam penentuan plt gubernur ini, Polri pada posisi diminta oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, domain terkait hal ini menurut Setyo ada di Kemendagri. "Dari Polri tetap kalau itu diminta dan atas perintah tentutnya kita akan pertimbangkan lebih lanjut," kata dia.
Seperti pada kesempatan sebelumnya, Setyo pun mencontohkan adanya plt gubernur dari unsur kepolisian yang pernah dilakukan. Inspektur Jenderal Polisi Carlo Brix Tewu disebutnya sempat mengemban amanat sebagai staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam. Ia kemudian menjabat plt gubernur Sulawesi Barat sejak 30 Desember 2016.
Kontroversi terkait penunjukkan plt gubernur dari unsur kepolisian muncul ketika dua nama perwira tinggi kepolisian disebut bakal mengisi dua wilayah penyelenggara pilkada dengan masa jabatan gubernur asli habis sebelum waktunya. Nama Asops Kapolri Inspektur Jenderal Polisi Mochammad Iriawan disebut bakal mengisi posisi plt gubernur Jawa Barat. Sementara, Kadivpropam Polri Inspektur Jenderal Polisi Martuani Sormin dikabarkan akan mengisi plt gubernur Sumatra Utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika