REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla beri sinyal bahwa para menteri boleh kembali aktif di partai politiknya. Menurutnya, secara otomatis di tahun politik ini sejumlah menteri akan aktif lagi di partainya masing-masing.
"Karena memang tahun politik ini resmi tidak resmi pasti menteri-menteri yang berasal dari partai pasti aktif kembali di partainya," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Selasa (30/1).
Diketahui, dalam Kabinet Kerja terdapat beberapa menteri yang aktif menjabat di partai politik. Antara lain, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar. Selain itu, ada pula Menteri Sosial Idrus Marham yang menjadi ketua Korbid Golkar bidang Kelembagaan.
Adapun, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Keamanan. Kemudian, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo yang menjabat sebagai Bendahara Umum PKB yang terlihat hadir ketika verifikasi parpol.
Menurut Jusuf Kalla, para menteri yang kembali aktif di partai politiknya tidak bisa dilarang. Karena hal ini terkait dengan faktor keadilan. "Ya otomatis saja kan faktor keadilan, begitu ada yang boleh tentu yang lain juga tidak bisa dilarang. Setidak-tidaknya mungkin malah ada yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR, takut nanti berhenti dari Kabinet nanti nganggur," kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla menilai, dengan mulai kembali aktif di partainya pasti akan mengurangi waktu kerja sebagai menteri. Akan tetapi, hal ini tidak menganggu kinerja kementerian sebab ada direktorat jenderal yang membantu tugas menteri. Sehingga tugas kementerian tetap berjalan.
"Secara jujur waktunya tentu berkurang, tapi secara kinerja saya kira nggak terlalu karena yang bekerja kan banyak dirjen-dirjen bukan hanya menteri saja. Menteri itu memimpin," ujar Jusuf Kalla.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
