REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa sidang perdana permohonan praperadilan Fredrich Yunadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimajukan sepekan lebih awal. Sidang akan digelar pada Senin (5/2) dari jadwal sebelumnya pada Senin (12/2).
"Baru saja Biro Hukum menerima surat dari pengadilan negeri Jakarta Selatan kembali untuk register perkara 11 yang dijadwalkan tanggal 5 Februari 2017," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (29/1).
Sebelumnya, sidang pertama Fredrich dengan perkara Nomor 9/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Jaksel itu dijadwalkan pada Senin (12/2) dengan dipimpin Hakim Tunggal Ratmoho. "Tadi baru diterima suratnya oleh Biro Hukum KPK. Agak di luar kebiasaan pencabutan permohonan dan memasukan permohonan baru, justru jadwal dipercepat. Kami belum dapat informasi yang diterima tentang waktu pencabutan tersebut," ucap Febri.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di laman resmi http://www.pn-jakartaselatan.go.id/ Fredrich Yunadi mendaftarkan praperadilan pada Rabu (24/1) dengan nomor perkara 11/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Jaksel dengan pihak termohon adalah KPK.
Adapun petitum permohonan praperadilan Fredrich Yunadi sebagai berikut.
1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka yang dilakukan oleh termohon sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 09 Januari 2018, Nomor: B/18/DIK.00/23/01/ 2018, adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku.
3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon sesuai Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/01/DIK.01.02/01/01/2018, tertanggal 12 Januari 2018 Jo. Berita Acara Penangkapan yang dibuat pada tanggal 13 Januari 2018, dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han/06/ DIK.01.03/01/01/2018, tertanggal 13 Januari 2018, Jo. Berita Acara Penahanan tanggal 13 Januari 2018, adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku.
4. Membebaskan pemohon dari penahanan yang dilakukan oleh termohon sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin.Han/06/DIK.01.03/01/01/2018, tertanggal 13 Januari 2018, Jo. Berita Acara Penahanan tanggal 13 Januari 2018.
KPK sebelumnya telah menetapkan advokat Fredrich Yunadi dan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka. Mereka dinilai dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.
Fredrich dan Bimanesh diduga bekerja sama untuk memasukan tersangka Setya Novanto ke rumah sakit untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa. Tujuannya, untuk menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika