REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Meski jumlah warga miskin di Kabupaten Purbalingga masih cukup besar, namun tren penurunannya sejak September 2011 hingga Maret 2017 tergolong cukup signifikan. Bupati Tasdi nenyebutkan, data Badan Pusat Statistik Jateng mengungkapkan tingkat kemiskinan Purbalingga turun sebesar 4,26 poin.
"Sementara untuk rata-rata di Jateng, penurunannya masih di bawah Purbalinga sebesar 3,19 poin, sedangkan dalam skala nasional penurunan angka kemiskinannya hanya 1,72 poin," jelas Bupati, Sabtu (28/1).
Dia menyebutkan, jika dihitung berdasarkan rata-rata penurunan per tahun, maka penurunan angka kemiskinan di Purbalingga mencapai sebesar 0,71 persen. Sedangkan di tingkat Jateng sebesar 0,53 persen, dan tingkat nasional 0,29 persen.
Tasdi merinci, bila pada September 2011 angka kemiskinan di Purbalingga mencapai 23,06 persen atau sebanyak 196 ribu orang, maka pada Maret 2017 sebesar tercatat tinggal 18,80 persen atau setara jumlah penduduk 171.900 orang.
Sedangkan mengenai karakteristik penduduk miskin, Tasdi mengutip data Susenas 2016. Dari data tersebut, penduduk miskin yang bekerja sebanyak 66,06 persen, dan penduduk miskin yang tidak bekerja 33,94 persen. Sementara bila diklasifikasi berdasarkan usia, penduduk miskin di atas usia 55 tahun tercatat sebanyak 44,4 persen, dan penduduk usia 15 sampai 54 tahun sebanyak 55,86 persen. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk miskin yang berpendidikan SD/sederajat ke bawah ada sebanyak 83,52 persen, pendidikan SMP/sederajat 13,21 persen, dan pendidikan SMA/sederajat keatas 3,27 persen.
Secara sederhana, Bupati menyebutkan, penduduk miskin tersebut banyak didominasi dari kalangan buruh tani, petani gurem, buruh industri kecil dan pedagang dengan skala kecil. "Penduduk miskin itu juga hanya memiliki pendidikan SD ke bawah, sebagian tidak bekerja dan sebagian besar usia lanjut," kata Bupati Tasdi.
Terkait upaya penanggulangan kemiskinan tersebut, Tasdi telah melakukan berbagai upaya. Di sektor hilir, pihaknya mendorong kelompok menengah agar lebih banyak memanfaatkan produk lokal hasil dari UMKM yang akan membantu perekonomian warga miskin.
"Dana Desa, sebenarnya bisa menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk itu, kita akan mendorong agar penggunaan dana desa di arahkan pada kebijakan swakelola. Dengan demikian, seluruh manfaat Dana Desa bisa dirasakan oleh sebesar-besarnya warga desa," katanya.
Lebih dari itu, masalah pengendalian inflasi harus tetap menjadi prioritas pemerintah terutama inflasi pada kelompok bahan makanan. "Inflasi yang terkendali dapat menahan peningkatan garis kemiskinan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
