REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengatakan peraturan perundangan harus bersifat universal dan memberi kemudahan. SBY juga menegaskan bahwa negara tidak boleh menghalangi warganya dalam mempergunakan hak politiknya.

Dalam sambutannya pada saat pelaksanaan verifikasi di DPP Partai Demokrat, SBY menyatakan keprihatinannya atas penyusunan undang-undang (UU) baru-baru ini. "Saya sampaikan pandangan saya selaku pemimpin Parpol yang sangat mencintai demokrasi dan seorang yang juga punya pengalaman panjang dalam Pemilu, saya menyimak dan mengikuti apa yang dilakukan penyelenggara negara, baik dalam menyusun susun UU dan aturan pendukungnya, ada perdebatan pembahasan di parlemen, di kalangan pemerintah, maupun penyelenggara Pemilu serta masyatakat lewat si forum talkshow misalnya," ujar SBY membuka paparannya, Ahad (28/1).

SBY berpendapat, aturan perundangan adalah hal yang penting. "Tapi ingatlah tujuannya adalah untuk kemudahan kepada rakyat untuk memilih, kepada yang punya hak untuk dipilih. Ukuran pembuatan UU dan aturan yang lainnya adalah universal, sifatnya benar-benar memberikan fasilitas, kemudahan dan sebagainya," lanjut dia.

Mantan Presiden RI tersebut juga mengingatkan agar UU tidak menghalangi hak masyarakat berdemokrasi. Jika prinsip tersebut tidak dipegang dengan baik, SBY khawatir akan ada salah arah dalam penyusunan UU.

"Kalau tidak memegang hal itu bisa salah arah dan UU yang kita susun pun bisa keliru. Saya percaya Pak Presiden Jokowi bisa mengemban tugas ini dengan baik dan meninggalkan kita warisan penyelenggaraan demokrasi yang baik. Dengan dukungan penyelenggara dan peserta, Pemilu mendatang bisa lebih baik lagi, " tegas SBY.

dian erika nugraheny

Ikuti Whatsapp Channel Republika