Sabtu 27 Jan 2018 13:20 WIB

Pengungsi Desa Malasari Masih Butuh Bantuan

Pengungsi masih butuh banyak bantuan, terutama untuk makanan dan keperluan bayi.

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Andi Nur Aminah
Kondisi pengungsian korban terdampak gempa Banten di Desa Nirmala, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Rabu (24/1). Sebanyak delapan kepala keluarga (KK) mengungsi di tempat ini karena rumah mereka di Desa Nirmala roboh.
Foto: Republika/Adinda Pryanka
Kondisi pengungsian korban terdampak gempa Banten di Desa Nirmala, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Rabu (24/1). Sebanyak delapan kepala keluarga (KK) mengungsi di tempat ini karena rumah mereka di Desa Nirmala roboh.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kepolisian Resor (Polres) Bogor kembali mengirimkan bantuan pada pengungsi korban terdampak gempa Banten di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Sebab, sampai empat hari pascagempa ini, pengungsi masih membutuhkan banyak bantuan, terutama untuk makanan dan keperluan bayi.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Bogor, AKP Ita Puspita Lena, mengatakan, sejauh ini, kepolisian telah mengirimkan sedikitnya 1.000 buah makanan cepat saji dan ratusan makanan ringan sejak sehari pascagempa atau pada Rabu (24/1). "Ada juga puluhan dus air mineral dan 150 terpal," tuturnya ketika dikonfirmasi Republika.co.id, Sabtu (27/1).

Ita menjelaskan, bantuan itu masih bisa bertambah jumlahnya apabila diakumulasi dengan bantuan yang masih ada di polsek-polsek. Seluruhnya akan disalurkan secepat mungkin karena bantuan logistik dan terpal masih dibutuhkan di lokasi pengungsian.

Tidak hanya memberikan bantuan logistik, personel polisi disiagakan di lokasi bencana, baik dari Polres maupun Polsek setempat. "Selain menjaga keamanan pengungsi, kegiatan polisi di sana termasuk membuka akses jalan juga membantu warga yang membutuhkan pengobatan," ujar Ita.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor belum menuntaskan verifikasi data terkait korban terdampak gempa, baik secara bangunan maupun jiwa, yang bisa dipublikasikan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Ratik) BPBD Kabupaten Bogor, Sumardi, menjelaskan, permasalahan tersebut dikarenakan proses penghitungan bangunan rusak dan korban jiwa secara keseluruhan belum selesai. "Semua masih dalam proses, masih menunggu petugas yang di lapangan untuk kembali," ucapnya saat ditelfon, Jumat (26/1).

Sumardi juga memastikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belum menentukan status darurat bencana yang sudah terjadi pada Selasa (22/1) siang ini. Sebab, menurutnya, masih dibutuhkan koordinasi dari sejumlah pihak untuk menetapkan status itu.

Atas proses pendataan yang lambat ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi, mengaku geram. Ia menjelaskan, dampak gempa yang membuat ratusan jiwa mengungsi ini sudah sepatutnya menjadi prioritas BPBD Kabupaten dan Pemkab. "Harusnya bisa dilakukan cepat dan sistematis. //Masak, jumlah saja masih simpang siur," katanya saat berkunjung ke lokasi pengungsian, Rabu (24/1) sore.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement